Selasa, 16 Maret 2010 22:37 WIB Pendidikan Share :

Dana tak terserap, 5.000 Guru tidak tetap di Jateng dicoret

Solo (Espos)–Sejumlah 5.000 guru tidak tetap (GTT) di Jawa Tengah dicoret dari data penerima dana intensif dari pemerintah senilai Rp 150.000 per bulan. Hal tersebut karena sebagian dana itu tidak terserap di sejumlah daerah.

Menurut Anggota Dewan Komisi 8 DPRD I, Muhamad Zen, dibanding tahun 2009 lalu jumlah penerima dana intensif tahun ini cenderung menurun menjadi 42.000 orang, dari jumlah sebelumnya yakni 47.000 orang.

Dia mengatakan, guru yang tidak mendapatkan dana intensif tersebut sebagian telah tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), namun demikian pihaknya menengarai sejumlah guru yang berhak mendapatkan intensif tersebut belum terdata secara valid sehingga dana tersebut tidak terserap.

“Saya menilai data tersebut belum valid sehingga harus ada upaya verifikasi data lagi,” paparnya ketika dijumpai Espos di SMA 7 Solo, Minggu (14/3).

Dia mengatakan, di beberapa daerah dana untuk pembayaran GTT dikembalikan kembali ke kas negara karena tidak terserap, padahal anggaran tersebut dinilai mencukupi untuk membayarkan 197.000 GTT. Dia menekankan persatuan guru tidak tetap di sejumlah daerah bersama-sama dengan dinas melakukan pendataan untuk verifikasi.

“Harus ada kroscek lebih lanjut, sehingga anggaran yang dialokasikan sepenuhnya dapat terserap oleh masyarakat,” jelas dia.

Menurutnya, dana intensif yang diperoleh GTT tahun ini tidak naik dari tahun lalu yakni senilai Rp 150.000 per bulan, pihaknya menilai masih minim untuk memenuhi kesejahteraan GTT. Meskipun pemerintah memberikan peluang pengangkatan PNS namun demikian seharusnya ada prioritas khusus bagi GTT misalnya dengan persyaratan mengabdi selama lima tahun untuk dapat diangkat menjadi PNS. Dengan demikian, secara bertahap kebutuhan guru di Jawa Tengah dan daerah lainnya akan tercukupi.

das

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….