Selasa, 16 Maret 2010 22:32 WIB Pendidikan Share :

April, kartu LPMS di-launching

Solo (Espos)–Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo akan memberlakukan sistem Layanan Pendidikan Masyarakat Solo (LPMS) bagi siswa SD dan SMP yang kurang mampu pada bulan April mendatang.

Menurut Kepala Disdikpora Solo, Rakhmat Sutomo, proses validasi data telah mencapai 100% dan data tersebut akan dikirim ke Badan Perencanaan dan Pengelolaan Daerah (Bappeda) untuk di verifikasi lebih lanjut. Dia mengatakan, sementara untuk pencetakan kartu tersebut yang rencananya akan didesain seperti kartu Pemelihaaraan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

Menurutnya, sembari mempersiapkan secara teknis pelaksanaan tersebut kartu LPMS akan di-launching pada bulan April mendatang.

“Data yang kami himpun tersebut langsung dari sekolah, sehingga kami memastikan data tersebut telah valid,” jelasnya ketika dijumpai Espos di Gedung DPRD, Senin (15/3).

Dia mengatakan, dengan memberlakukan kebijakan biaya pendidikan murah, pihaknya tidak memprediksi hal tersebut akan memicu terjadinya penambahan jumlah siswa yang mengajukan diri untuk mendapatkan keringanan biaya.

Menurutnya, data yang dihimpun dinas secara langsung di seluruh sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta tersebut telah dilakukan verifikasi sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi peningkatan jumlah pengajuan secara signifikan.

“Data yang kami kumpulkan 98% telah valid, sehingga tidak akan ada peningkatan permohonan keringan biaya pendidikan secara signifikan,” ungkap dia.

Secara teknis dalam pengumpulan data siswa yang kurang mampu tersebut, pihaknya mengacu pada 18 kriteria yang diterapkan oleh Kemendiknas dan enam poin kriteria tambahan yang dikonsepkan oleh Pemerintah Kota Solo untuk menunjang kevalidan data. Sejumlah poin yang terdapat dalam pendaataan tersebut sambung dia, seperti berapa besar penghasilan dan tanggungan dalam keluarga.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Solo, Zaenal Arifin, pihaknya akan mempelajari data yang diberikan oleh Disdikpora terkait dengan alokasi anggaran senilai Rp 23 miliar tersebut. Dia mengatakan kevalidan data merupakan hal penting agar program tersebut tepat sasaran.

das

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….