Senin, 15 Maret 2010 10:30 WIB News Share :

PKS tak setuju boikot Sri Mulyani

Jakarta— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan masak-masak rencana pemboikotan terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Perubahan 2010.

Menurut PKS, jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak dikesampingkan.
“Lebih jauh boikot akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara dini, langsung, dan terbuka,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Senin (15/3).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengimbau agar seluruh anggota DPR dapat terus terlibat secara pro-aktif, kritis dan konstruktif di Komisi-komisi masing-masing maupun khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) memperjuangkan aspirasi anggaran yang pro rakyat secara transparan. Silakan lanjutnya,  nanti Menteri Keuangan Sri Mulyani ke parlemen membicarakannya.

Sementara itu terkait hasil Angket Century, yang telah menyebut  sejumlah nama yang diduga bertanggungjawab dan termasuk di dalamnya Sri Mulyani Indrawati, tambah Mustafa, FPKS telah menyerahkan masalah ini ke ranah hukum, tentu dalam pengawasan DPR yang intensif.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…