Sabtu, 13 Maret 2010 15:04 WIB News Share :

Rencana DPR boikot Sri Mulyani dikecam

Jakarta— Sejumlah pengamat mengecam usulan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat-rapat kerja pemerintah dengan DPR.

Pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance, Aviliani, mengatakan pemboikotan terhadap Sri Mulyani hanya akan membuat berbagai kebijakan pemerintah tidak berjalan.

Jika Menkeu diboikot, menurut Aviliani, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 tidak akan bisa disahkan. Pemerintah akan menggunakan APBN lama yang sudah disahkan. “Penyebaran APBN akan menjadi tidak merata,” kata Aviliani. “Pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu.”

Dampak negatif lainnya, menurut Aviliani, ada kemungkinan para investor akan menarik dananya keluar dari Indonesia, karena menilai kebijakan ekonomi tidak jelas. “Investor tak akan mau ambil risiko.”

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan hal senada. “Tindakan tersebut kontraproduktif dan sangat merugikan, termasuk bagi DPR sendiri,” kata Syamsuddin pada diskusi “Hubungan Pemerintahan dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century” di gedung Dewan Perwakilan Daerah.

Hingga kemarin, sebagian anggota DPR masih menyuarakan usulan pemboikotan itu. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, misalnya, mengatakan akan meminta pimpinan DPR untuk mempertimbangkan agar nama-nama yang disebut dalam kesimpulan akhir DPR atas kasus Bank Century, termasuk Sri Mulyani, tidak diundang ke DPR.

Menurut Tjahjo, usulan itu berlaku untuk berbagai forum rapat di DPR. Kalau Menteri Keuangan diundang DPR sebagai mitra kerja, “Bisa saja diwakili sekretaris jenderal,” kata Tjahjo. Jalan keluar lainnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menunjuk menteri ad interim. “Ini (untuk) saling menghormati keputusan politik antarlembaga.”

tempinteraktif/rif

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…