Kamis, 11 Maret 2010 11:18 WIB News Share :

PAN
Boikot Sri Mulyani rugikan rakyat

Jakarta— Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai, rencana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pembahasan anggaran dinilai tidak tepat. Hal itu dapat mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

“Kalau kemudian boikot itu dipaksakan dan terjadi deadlock sehingga anggaran tidak dihasilkan, maka yang akan rugi adalah rakyat Indonesia,” ujar Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam keterangan pers, Kamis (11/3).

Bara meminta DPR seharusnya tidak menggunakan proses pembahasan anggaran sebagai senjata untuk membuat skor politik.

“Bayangkan program-program untuk membantu rakyat seperti subsidi BBM, bantuan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan tidak dapat disalurkan. Kalau itu yang terjadi maka rakyat akan menyalahkan DPR,” terang Bara.

Bara meminta agar politisi harus menunjukan sikap kenegarawanan dalam berpolitik. DPR sudah menghasilkan rekomendasi atas kasus Century. Seharusnya semua pihak, terutama DPR, menghormati proses hukum.

“Kita harus menempatkan hukum dan rakyat sebagai subjek utama,” pungkasnya.


dtc/rif

lowongan pekerjaan
PT. SO GOOD FOOD, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…