Rabu, 10 Maret 2010 12:29 WIB Solo Share :

KPPS kembali datangi KPU, desak pengguguran pasangan Pifik-Swatinawati

Solo (Espos)—Koalisi Partai Politik Surakarta (KPPS) kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Rabu (10/3). Mereka menyerahkan sejumlah fakta mengenai kejanggalan dalam pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota, Pifik Mochtar-Swatinawati yang diusung Koalisi Peduli Solo (KPS).

Kedatangan KPPS, menurut Koordinator KPPS Abdullah AA didampingi tokoh Mega Bintang, Mudrick Sangidoe dan Sekretaris Partai Buruh, Petrus S, karena ada beberapa hal yang perlu dicermati KPU. Mereka juga mendesak agar KPU menggugurkan pasangan Pifik-Swatinawati.

Seperti, lanjut Abdullah AA, mengenai kelengakapan persyaratan dukungan secara administrasi tidak terpenuhi. Salah satunya dari partai Barnas, di mana tidak ada tanda tangan dari Ketua Partai Barnas, Muhammad Anwar. Diketahui yang bersangkutan sudah meninggal.

“Kemudian mengenai dukungan Partai Buruh kepada pasangan tersebut (Pifik-Swatinawati), tidak benar. Karena Partai Buruh tidak ikut mendukung pasangan itu. Partai Buruh tetap berada di KPPS,” tandasnya.

Menanggapi desakan KPPS tersebut, Ketua KPU Solo, Didik Wahyudiono menyatakan, KPU akan melakukan klarifikasi faktual atas dugaan kejanggalan-kejanggalan dalam berkas adminsitrasi pendaftaran pasangan Pifik-Swatinawati sebagaimana diadukan KPPS.

“Klarifikasi faktual yang akan dilakukan KPU tidak hanya meneliti berkas administrasi pasangan Pifik-Swatinawati, namun juga akan melakukan klarifikasi langsung dengan mendatangi partai-partai politik yang tercantum dalam dukungan,” tegasnya.

dni

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…