SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)--Puluhan guru honorer dan karyawan swasta yang bernaung dibawag Departemen Agama (Depag) dan membentuk wadah Paguyuban Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Wonogiri mendatangi Gedung DPRD Wonogiri, Selasa (9/3). Mereka menuntut perlakukan sama untuk diangkat menjadi CPNS.
Selain itu, Depag diminta transparan dalam setiap rekruetmen menjadi CPNS agar tidak muncul ketimpangan. Anggota PGKSI Depag menduga ada ketidakadilan dalam hal perhatian tenaga honorer di madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) di Wonogiri. di Wonogiri, hanya ada dua MIN yang diperhatikan sehingga MIN yang lain, tenaga honorernya merasa tidak diperhatikan.
Demikian benang merah yang tersimpulkan saat 20-an guru honorer dan karyawan swasta berdialog dengan Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha. Mereka dipimpin ketua dan sekretaris PGKSI Depag, Siti Ziadah dan Wiyono serta didampingi Ketua Umum PGKSI Wonogiri, Nur Hendratmo.
Siti dan Wiyono menyatakan di lingkungan Depag terdapat sekitar 300 orang yang tersebar di MI/MTs dan MA.
“Keinginan kami agar nasib kami (honorer) diperhatikan setelah teman-teman PGKSI yang lain beraudiensi ke Jakarta. Saat itu ada keinginan dari pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer swasta, karena kami berada di naungan Depag kami berharap juga diperhatikan,” tandas Siti.
Siti menyatakan kedatangannya ke DPRD Wonogiri untuk mendesak kepada Dewan guna menggelar hearing. Menurut dia, saat ini hanya ada dua MIN yang mendapatkan perhatian dalam hal tenaga honorer. “Kalau di dua MIN itu bisa mendapat prioritas untuk diangkat menjadi CPNS, kami dan teman-teman semua akan melamar ke dua MIN tersebut agar nasib kami bisa berubah.”
Ditambahkan oleh Ketua Umum PGKSI Wonogiri, Nur Hendratmo, sangatlah tidak logis dan rasional jika teman-teman honorer swasta dikesampingkan.
“Teman-teman honorer di swasta statusnya sama dengan kami yang ada di lingkungan Depdagri dan Depdiknas. Sama-sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sangat layak jika mendapat prioritas diangkat menjadi CPNS. Jika tidak ada perhatian, mending dalam UN nanti mogok saja.”
Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha di hadapan perwakilan PGKSI Depag mengatakan segera akan berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota Komisi IV.
tus