Selasa, 9 Maret 2010 14:55 WIB News Share :

Kontras
Kasus Munir bukan untuk transaksi politik

Jakarta— Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menolak bila kasus Munir dijadikan sebagai bagian transaksi politik. Penolakan ini menyusul beredarnya kabar akan adanya barter kasus Munir dengan perkara Century.

“Kasus Munir tidak ada hubungannya dengan kasus Century. Pengungkapan kasus pembunuhan Munir sudah menjadi komitmen Presiden SBY sebelum muncul FPJP dan bailout Bank Century ada,” jelas Koordinator Kontras Usman Hamid, Selasa (9/3).

Kasus Munir ini memang pernah menyeret petinggi Gerindra yakni Muchdi PR ke persidangan. Meski kemudian divonis bebas, namun masih terbuka ada proses peninjauan kembali (PK).

“Politik boleh saja juga dikedepankan, tapi harus politik akal budi lewat diplomasi politik, bukan politik barter kejahatan elit partai. Itu gejala tidak sehat, dan jika terjadi, hanya akan jadi beban politik pemerintah dan DPR dalam sisa pemerintahan menuju 2014,” jelas Usman.

Usman juga menyampaikan ada yang belum selesei dengan kasus Munir dan kasus HAM lainnya, namun hendaknya tidak menjadi alat tawar terkait kasus Century yang deadlock.

“Karena itu sekali lagi semua pihak harus fokus pada proses hukum di KPK, sebab itu jalan terbaik. Semua partai harus memikul tanggung jawab, agar tak kehilangan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
STAFF SURVEY,MARKETING,SPG,SPB, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di…