Senin, 8 Maret 2010 12:19 WIB News Share :

PDIP tak bisa digembosi dengan barter kasus

Jakarta— PDIP menyatakan tetap konsisten mengawal kasus Century, kendati ada kecurigaan Indonesia Coruption Watch (ICW) yang menyatakan, keputusan Pansus di DPR soal Kasus Century bisa digembosi melalui barter kasus Bank Century yang melibatkan sejumlah politisi.

“PDIP kemarin pada saat Paripurna dengan tegas telah mengusulkan dibentuknya tim pengawas, ini artinya konsekuensi apapun kita terima asal rekomendasi ditegakkan. PDIP tidak akan melunak dengan isu barter kasus atau apapun,” tegas anggota Pansus Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari, Senin (8/3).

Menurut Eva, kasus yang melibatkan politisi PDIP Emir Moeis, dimana PPATK menemukan 137 transfer valuta asing ke rekening Emir, dan tunai valas Rp 5 miliar yang tidak tercatat di pembukuan Bank Century (2007-2008), tidak akan menggoyahkan pendirian PDIP untuk terus membuka kasus ini secara terang benderang. Lagi pula sebelumnya, lanjut Eva, rekannya tersebut sudah memberikan penjelasan kepada pengurus partai.

“Emir kan sudah memberikan argumentasinya, toh PDIP sudah menerima penjelasan dari yang bersangkutan. Itu tidak jadi alasan PDIP kemudian tidak konsisten lagi, kita tidak mungkin akan menukar kasus ini karena PDIP berada di dalam tim pengawas,” ungkapnya.

Dalam pernyataannya, Eva mengatakan sejak awal PDIP sudah disebutkan masuk tergabung ke dalam tim pengawas bentukan Pansus.  “Tidak mungkin PDIP akan mundur karena sampai saat ini PDIP yang paling konsisten dari partai lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, ICW menyatakan, kasus Bank Century memungkinkan dibarter dengan sedikitnya 7 kasus, yang menyeret politisi fraksi partai pemilih opsi C dalam Paripurna Pansus Century lalu. Kasus-kasus itu diantaranya persoalan pajak, INKUD, aliran dana Bank Century, kasus BLBI, L/C bodong milik Misbakhun dan kasus pelanggaran HAM berat.

inilah/rif

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Eropa pun Galau Ihwal Media Sosial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah djauhar@bisnis.com. Solopos.com, SOLO — Kegalauan ihwal media sosial kini melanda hampir seluruh negara di…