Jumat, 5 Maret 2010 22:06 WIB News Share :

Aburizal minta tak ada lagi intervensi

Jakarta–Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta proses hukum yang menjadi rekomendasi DPR terhadap kasus Bank Century bisa berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Kerja Panitia Angket Kasus Bank Century DPR sudah berakhir dengan keputusan merekomendasikan kepada lembaga hukum untuk menindaklanjutinya,” kata Aburizal Bakrie pada pidato menanggapi keputusan DPR di Jakarta, Jumat (5/3) malam.

Dikatakan Aburizal, dengan berakhirnya kerja Panitia Angket dan telah menjadi keputusan DPR maka proses politik terhadap kasus Bank Century telah berakhir dan saat ini telah memasuki proses hukum. Ia meminta, dalam proses hukum tidak ada lagi intervensi politik.

Keputusan DPR soal kasus Bank Century, kata dia, selain merekomendasikan kepada lembaga hukum untuk menindaklanjutinya, juga meminta protokol penanganan krisis ditingkatkan, peraturan perbankan direvisi, manajemen Bank Indonesia dibuat proporsional lebih transparan, independen, dan bertanggung jawab.

Dari kejadian tersebut, kata dia, sudah saatnya Indonesia memperbaiki diri, belajar dari kelemahan dan kekurangan dari masa lalu menuju ke masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut sebagian pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan anggota legislatif dari Partai Golkar tampak hadir.

Mereka antara lain, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono dan Theo L Sambuaga, Ketua Bidang DPP Partai Golkar di antanya, Priyo Budi Santoso, Ade Komaruddin, Yaorries Raweyai, Rizal Mallarangeng, dan Muladi.

ant/rei

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…