SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta— Ketua Panitia Khusus Hak Angket kasus Bank Century DPR Idrus Marham mengatakan, hak angket tidak untuk membidik seseorang, namun jika terjadi pelanggaran maka harus ada pelaku yang bertanggungjawab.
“Hak Angket tidak ditargetkan untuk membidik seseorang tertentu,” kata Idrus saat membacakan hasil akhir Panitia Angket dalam sidang paripurna DPR, Selasa (2/3).
Namun tambah Idrus, jika memang terjadi pelanggaran dalam kasus pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century maka harus ada pelaku yang bertanggung jawab.
“Dengan adanya Panitia Angket Bank Century, harus terbuka dan bisa membuka kasus sejelas-jelasnya. Jika terjadi pelanggaran harus ada pelaku yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” tegas Idrus.
Lebih lanjut Idrus mengatakan bahwa dibentuknya Panitia Angket Kasus Bank Century itu merupakan pelaksanaan fungsi kontrol dari DPR RI. Penggunaan Hak Angket dalam kasus Bank Century itu seyogyanya digunakan untuk memperbaiki Indonesia ke depan agar lebih baik.
Idrus mengatakan, penggunaan hak angket kasus Bank Century merupakan momentum penting bagi lembaga terkait seperti DPR, BPK, MA maupun Polri untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan.
“Sementara itu masyarakat secara terbuka bisa menilai kinerja lembaga-lembaga terkait,” kata Idrus.
Sementara tujuan dibentuknya Panitia Angket antara lain pertama, penyelidikan kasus bailout Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun.
Kedua, pembuktian adanya dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Ketiga, perumusan upaya yang tepat untuk penanganan masalah tersebut. Keempat, tindak lanjut penanganan atas Bank Century, dan kelima, penyelidikan tentang aliran dana yang ada.
ant/rif