Selasa, 2 Maret 2010 12:01 WIB News Share :

Pansus
Hak angket tidak untuk bidik seseorang

Jakarta— Ketua Panitia Khusus Hak Angket kasus Bank Century DPR Idrus Marham mengatakan, hak angket tidak untuk membidik seseorang, namun jika terjadi pelanggaran maka harus ada pelaku yang bertanggungjawab.

“Hak Angket tidak ditargetkan untuk membidik seseorang tertentu,” kata Idrus saat membacakan hasil akhir Panitia Angket dalam sidang paripurna DPR, Selasa (2/3).

Namun tambah Idrus, jika memang terjadi pelanggaran dalam kasus pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century maka harus ada pelaku yang bertanggung jawab.

“Dengan adanya Panitia Angket Bank Century, harus terbuka dan bisa membuka kasus sejelas-jelasnya. Jika terjadi pelanggaran harus ada pelaku yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” tegas Idrus.

Lebih lanjut Idrus mengatakan bahwa dibentuknya Panitia AngketĀ  Kasus Bank Century itu merupakan pelaksanaan fungsi kontrol dari DPR RI. Penggunaan Hak Angket dalam kasus Bank Century itu seyogyanya digunakan untuk memperbaiki Indonesia ke depan agar lebih baik.

Idrus mengatakan, penggunaan hak angket kasus Bank Century merupakan momentum penting bagi lembaga terkait seperti DPR, BPK, MA maupun Polri untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan.

“Sementara itu masyarakat secara terbuka bisa menilai kinerja lembaga-lembaga terkait,” kata Idrus.

Sementara tujuan dibentuknya Panitia Angket antara lain pertama, penyelidikan kasus bailout Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun.
Kedua, pembuktian adanya dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Ketiga, perumusan upaya yang tepat untuk penanganan masalah tersebut. Keempat, tindak lanjut penanganan atas Bank Century, dan kelima, penyelidikan tentang aliran dana yang ada.

ant/rif

Lowongan Pekerjaan
QUALITY CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…