Senin, 1 Maret 2010 11:31 WIB News Share :

PKS minta SBY tegur Andi Arief dan Denny

Jakarta— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sikap dua Staf Khusus Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Andi Arief dan Denny Indrayana, sangat mengecewakan.
Sekjen PKS Anis Matta berpendapat staf khusus itu telah melontarkan isu yang sebenarnya tidak sesuai dengan pikiran banyak partai politik di Indonesia.

Anis mengatakan lobi politik dengan pembongkaran kasus untuk mengubah pandangan akhir terhadap kasus bank Century adalah salah. “Ini isu yang terdisorientasi,” ujar Anis, Minggu (28/2).

“Saya yakin partai politik tidak akan mengubah pikiran demi untuk kepentingan jangka pendek,” ujarnya.

Misbahkun sendiri menurut Anis, sebagai anggota PKS tetap akan menuntut balik terhadap laporan (LC) letter of credit Bank Century yang dinilai bodong oleh Andi Arief. Sementara itu pandangan PKS terhadap isu yang dilemparkan oleh Denny Indrayana, Anis menilai itu di luar konteks cara berpolitik SBY.

“Selama ini SBY dikenal sebagai orang yang santun, ini tentu akan mengganggu reputasi beliau. Saya minta SBY menegur mereka,” ujarnya.

Anis mengatakan isu yang disampaikan melalui media sekarang ini adalah bentuk intimidasi yang justru isinya mengganggu masyarakat secara umum dan kehidupan berkebangsaan.

“Kenapa harus dimunculkan ancaman reshuffle, keluar dari koalisi, pembongkaran kasus dan lainnya? ini sangat kontraproduktif dan merusak citra SBY yang selama ini dikenal santun dan demokratis,” ujar dia.

“Mereka yang melakukan itu bukan aset yang bagus bagi SBY¬† apalagi dalam ikllim egalitarianisme seperti sekarang. Sudah saatnya SBY menegur Andi arief dan Denny Indraya,” ujarnya.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…