Internet
Senin, 1 Maret 2010 21:05 WIB Sragen Share :

Ormas Sragen serukan 10 tuntutan

Sragen (Espos)–Lebih dari enam organisasi masyarakat (Ormas) menyampaikan 10 tuntutan yang menjadi dasar untuk mendesak turunnya Bupati Sragen Untung Wiyono dalam aksi unjuk rasa dengan melibatkan massa yang berjumlah ribuan orang, Senin (1/3).

Tuntutan itu disampaikan melalui orasi dan leaflet yang disebarkan di depan Kantor Dinas Bupati Sragen. Tuntutan massa Ormas yang terdiri atas Lingkar Kajian Kebijakan dan Strategi Perubahan Sragen (Lintas), Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen (Forkos), Forum Masyarakat Sragen (Formas), Aliansi Guru Swasta Sragen (AGS), Forum Ormas Berdaulat (FOB), LSM Wasiat dan sejumlah Ormas lainnya dikemas dengan tajuk Aksi Damai Rakyat Sragen Menggugat.

Koordinator Aksi, Saiful Hidayat dalam kesempatan itu menyatakan, Bupati Sragen harus diturunkan, karena dinilai menipu rakyat dengan ijazah yang diduga palsu. Dia juga menilai Bupati gagal memimpin Sragen dengan defisit anggaran mencapai Rp 60 miliar lebih pada APBD 2010.

“Selain itu Bupati juga terindikasi melanggengkan praktik nepotisme, terutama dalam kasus pengangkatan Direktur PDAM, PT Aroma Sukowati, nDayu Park, dan rekrutmen CPNS yang tidak transparan. Selain itu Pemkab Sragen juga dirugikan senilai Rp 5 miliar pada proyek SBBI Gemolong berdasarkan audit BPK. Bupati juga dianggap merusak dunia pendidikan dan gagal menyejahterakan rakyat, seperti kasus Pradja, FGTT, RSU mahal, jadi PNS mahal,” ujarnya.

Selain itu, Saiful juga menyebut banyaknya proyek mangkrak, tidak perka krisis dan menjadi musuh organisasi kepemudaan (Okp). Dia juga menyebut sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan ijazah.

Sementara itu, Kabag Humas Sragen Harjuno Toto saat dimintai keterangan, menyatakan, Bupati telah menyampaikan kepada publik bahwa ijazahnya tidak palsu. Dia mengaku tidak tahu, mengapa  para demonstran itu masih mempertanyakan ijazah Bupati.

“Sebenarnya persoalan itu bisa diselesaikan secara baik-baik dengan dialog langsung kepada Bupati, bukan dengan cara aksi seperti ini. Kami akan menyambut dan menerima baik untuk melakukan dialog,” ujarnya.

Bupati Sragen Untung Wiyono beberapa kali ditemui menyatakan tetap tidak terganggu dengan aksi demo yang mendiskreditkannya.  “Apa yang disampaikan mereka, sudah menjadi hak mereka untuk menyampaikan pendapat,” paparnya.

trh

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….