Senin, 1 Maret 2010 18:49 WIB News Share :

Dana perluasan makam Gus Dur direvisi

Surabaya–Usulan dana proyek perluasan kompleks makam mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, direvisi.

Asisten Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Rudi Hermawan, di Surabaya, Senin (1/3), mengatakan, sesuai hasil revisi, biaya perluasan makam Gus Dur itu diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.

“Kami memperkirakan sekitar Rp 10 miliar, tidak sampai Rp 145 miliar seperti yang diusulkan Pemkab Jombang,” katanya. Mengenai detail bangunan, Dinas PU Bina Marga Jatim masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Jombang.

Perluasan kompleks makam Gus Dur di PP Tebuireng itu akan dilakukan secara bertahap. “Yang paling utama dan mendesak dikerjakan adalah membangun fasilitas umum, seperti tempat parkir dan kamar mandi para peziarah,” papar Rudi.

Sejak jenazah Gus Dur dimakamkan di PP Tebuireng, para peziarah berdatangan. Bahkan, hal itu sempat membuat aktivitas belajar dan mengajar ribuan santri PP Tebuireng terganggu. Selain itu kedatangan para peziarah secara bergelombang tersebut mengakibatkan kemacetan yang luar biasa di ruas jalan raya yang menghubungkan Jombang dengan Kediri dan Malang itu.

“Sampai sekarang sekitar 30 bus peziarah datang setiap hari. Sementara pada akhir pekan, utamanya pada malam Jumat bisa mencapai ratusan bus,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar mengatakan, pembangunan kompleks makam Gus Dur tidak akan menelan biaya sampai Rp 145 miliar seperti yang diusulkan Pemkab Jombang.

“Banyak pihak yang salah paham. Pembangunan areal makam Gus Dur tak sampai menghabiskan dana ratusan miliar. Paling akan dibuat yang sekiranya para peziarah nyaman dan tidak mengganggu proses belajar para santri,” kata salah satu keponakan Gus Dur itu.

ant/rei

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…