SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Temanggung–Sekitar 4.000 petani tembakau dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, Minggu (28/2), berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa menolak rancangan peraturan perundangan (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng, Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, petani yang berangkat ke Jakarta dari Klaten sebanyak tujuh bus, Kendal empat bus, Wonosobo enam bus, Magelang empat bus, Boyolali dua bus, dan Temanggung 50 bus. “Kami akan berunjuk rasa menentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan di DPR RI, sebagian peserta juga akan melakukan unjuk rasa di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.
Menurut dia, sebenarnya petani yang mau berangkat ke Jakarta lebih banyak, yakni mencapai 120 bus. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, hanya dibatasi 70an bus untuk memudahkan kontrol dan pengamanan. Nurtantio mengatakan, untuk ongkos ke Jakarta para petani secara swadaya melakukan iuran. “Dalam demo ini kami tidak membayari mereka, tetapi secara sukarela petani beriuran untuk berangkat ke Jakarta yang bersarannya bervariasi,” katanya.
Saat tiba di Jakarta, menurut dia, petani akan transit di Masjid Istiqlal. Setelah itu peserta demo akan dipecah menjadi dua titik, sekitar lima bus berangkat ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan peserta dalam jumlah besar berangkat ke DPR RI.
Ketua APTI Temanggung, Achmad Fuad mengatakan petani akan melakukan aksi damai untuk menolak RPP Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan dan menuntut pemerintah untuk tidak menandatangani Frame Work Convention on Tobacco Control (FCTC).
Menurut dia, PP 19 tahun 2003 masih relevan karena sudah mengatur pengamanan tembakau secara komprehensif, dari aspek kesehatan dan keberlangsungan komoditas tembakau telah diakomodasi secara lengkap dan seimbang.
“Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga cukup memiliki aturan atau regulasi tentang rokok dan tembakau yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Untuk itu tidak perlu menandatangani FCTC,” katanya.
ant/rei