Kamis, 25 Februari 2010 19:08 WIB News Share :

Soal alih fungsi lahan, kepala daerah bisa dipidana

Semarang-– Kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memberikan izin perubahan tata guna lahan yang bertentangan dengan peruntukannya bakal terancam pidana.

Anggota Pansus Raperda Tata Ruang, DPRD Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo, di Semarang, Kamis (25/2), mengatakan, ancaman tersebut akan ada dalam rancangan peraturan tentang tata ruang yang sedang dibahas.

Menurut dia, cukup banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan lahan. “Misalnya, lahan untuk pertanian berubah menjadi pabrik atau pemukiman,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, banyak lahan milik pemerintah yang justru dikuasai dan diusahakan oleh swasta. Ia menuturkan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menjadi dasar peraturan daerah ini, juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pemberi izin alih fungsi lahan.

“Peraturan daerah ini akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun peraturan sejenis di daerah masing-masing,” tegasnya.

ant/rif

lowongan pekerjaan
PT. BPR Bina Langgeng Mulia, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…