News
Rabu, 17 Februari 2010 - 15:46 WIB

PNS jangan pilih kucing dalam karung

Redaksi Solopos.com  /  Indah Septiyaning Wardani  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Semarang– Pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Semarang 2010 harus menjaga netralitas, dan dalam menggunakan hak pilihnya jangan memilih “kucing dalam karung”.

Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, di Semarang, Rabu, mengatakan, yang dimaksud dengan netralitas PNS adalah PNS tidak boleh menjadi pengurus partai politik dan tidak boleh ikut kampanye dengan menggunakan seragam.

Advertisement

“Akan tetapi, kalau PNS datang tanpa menggunakan seragam kemudian ingin mengetahui isi visi dan misi pasangan calon, hal tersebut boleh karena PNS memiliki hak pilih. Jangan sampai PNS memilih ‘kucing dalam karung’. Jadi harus dibedakan soal netralitas,” katanya.

Sukawi mengatakan, dalam era modern, pemilih memilih bakal calon pemimpin dengan melihat visi dan misinya, bukan dari figur yang bersangkutan.

Ditanya soal kemungkinan terjadinya perpecahan antar-PNS karena banyaknya birokrat yang maju dalam Pilkada Semarang 2010, Sukawi meminta PNS di Pemkot Semarang tidak terpecah.

Advertisement

“Tidak boleh ada perpecahan. Siapa pun calon yang menyebarkan permusuhan dan dendam, maka harus dihindari. Tidak ada intimidasi. Bagaimana bisa intimidasi, kalau birokrat yang maju lebih dari satu,” kata Sukawi.

Disinggung banyaknya calon dari birokrat, Sukawi mengaku merasa bersyukur karena hal tersebut menunjukkan berhasilnya kaderisasi. Sukawi mengaku, dirinya memberi kesempatan kepada seluruh pejabat untuk bersaing dalam Pilkada.

Saat ini sejumlah bakal calon wali kota yang berasal dari birokrat dan sudah mendeklarasikan diri yakni Harini Krisniati, Soemarmo, Mahfudz Ali, dan M Farchan.

Advertisement

Dalam kesempatan terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Harini Krisniati mengakui bahwa PNS rentan jadi komoditas karena memang mereka memiliki hak pilih sehingga bersentuhan dengan hak politisnya. Posisi PNS berbeda dengan TNI/Polri.

“PNS rentan intimidasi dan banyak PNS yang masih merasa takut dipindah (jabatan, red.). Jadi kondisinya dilematis. Saya katakan ke mereka (para camat dan lurah se-Kota Semarang) agar menjadi birokrat yang cerdas dan tidak perlu takut dengan perubahan, tidak perlu takut kehilangan jabatan, dan tidak perlu takut dengan siapa pun yang nanti terpilih,” katanya.

ant/isw

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif