SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Kepastian penyesuaian harga elpiji 12 kg sebesar Rp 100 per kg masih harus menunggu lampu hijau dari pemerintah, walaupun harga elpiji 12 Kg tersebut tidak disubsidi oleh pemerintah.
“Kita masih tunggu izin dari pemerintah. Besaran juga tidak akan memberatkan, jadi tunggu saja,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina A Faisal saat ditemui seusai penandatanganan perjanjian kerja sama jual beli avtur antara perseroan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (17/2).
Sebelumnya, Pertamina mengaku BUMN belum pernah menaikan harga elpiji baik 12 kg ataupun 50 kg sejak 1 Oktober 2009. Padahal harga elpiji dari CP Aramco sudah naik hingga 194 persen sejak Oktober 2009.
“Penetapan ini merupakan kewenangan Pertamina. Namun pihaknya berusaha mempertimbangkan situasi kemampuan masyarakat. Rencana penyesuaian harga kepada Pemerintah juga telah disampaikan sejak akhir tahun 2009 lalu,” kata Vice Presiden Communication PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.
Pertimbangan penyesuaian harga elpiji ini didasarkan karena konsumen kemasan 12 kg dan 50 kg adalah konsumen kelas menengah ke atas yang relatif tidak sensitif terhadap harga, namun lebih mengutamakan ketersediaan elpiji dan kualitas layanan serta ketepatan isi.
Berdasarkan rata-rata CPA Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar 515 USD/MTON dan rata-rata Kurs Rp 10.418,-/USD, harga keekonomian elpiji kemasan 12 kg mencapai Rp 7.425,-/kg (belum termasuk Pajak dan Marjin Badan Usaha).
Untuk tahun 2010, terjadi tren kenaikan harga elpiji dari CP Aramco :380 USD/MTON (Januari 2009) meningkat menjadi 736.5 USD/MTON (Januari 2010) atau meningkat 194%.
Di sisi lain, Faisal menegaskan stok ketersediaan elpiji dalam negeri sampai sasat ini relatif aman. Pertamina memastikan untuk kebutuhan dalam negeri elpiji jumlahnya mencapai 140 ribu ton.
“Elpiji kita masih cukup, di kisaran 140 ribu ton,” ucapnya.
dtc/fid