Selasa, 16 Februari 2010 17:20 WIB News Share :

Menakertrans keluarkan SE larangan PHK besar-besaran

Tangerang–Menakertrans Muhaimin Iskandar mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi imbauan dan larangan melakukan PHK besar-besaran. Kalaupun terpaksa melakukan PHK, harus mengikuti prosedur sesuai UU.

“Jadi saya sudah membuat surat edaran berisi himbauan dan larangan melakukan PHK (besar-besaran), termasuk kalau terpaksa melakukan PHK harus sesuai dengan UU dan prosedur dan tata cara PHK,” ujar Muhaiman disela-sela mengikuti peninjauan Presiden SBY di LP Anak, Tangerang, Selasa (16/2).

Muhaimin menjelaskan, sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sudah diatur mengenai pola tahapan PHK. Prosedur sesuai UU itulah yang harus ditempuh jika perusahaan terpaksa melakukan PHK.

“Kalau melanggar model itu kita tuntut,” ujar politisi dari PKB itu.

Mengurut Muhaimin, aturan itu berlaku untuk semua perusahaan. Tidak hanya PT PAL yang sedang berniat mem-PHK 900 karyawannya.

“Tidak hanya PAL, semua yang mau melakukan PHK harus mengikuti prosedur undang-undang. Sebetulnya penerapan UU saja, jadi tanpa surat itu pun setiap PHK harus menggunakan prosedur UU No.13. Harus ada tahapan-tahapannya,” imbuhnya.

Sesuai UU, perusahaan yang tidak melaksanakan prosedur PHK dengan benar akan dikenakan sanksi. Karena itu, ada pengawas ketenagakerjaan yang berfungsi melakukan pengawasan agar proses PHK dan proses hubungan perusahaan dan buru sesuai UU.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….