Senin, 15 Februari 2010 12:51 WIB News Share :

Pesantren se-Jateng dan Jatim dukung Gus Sholah Ketum PBNU


Kediri–
Para pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur dan Jawa Tengah mendukung Ir KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai calon Ketua Umum PBNU 2010-2015 dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 22-27 Maret mendatang.

“Kami menilai Gus Sholah layak menjadi ketua umum, karena dia orang asli dan mengetahui seluk beluk NU, memahami Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jamaah) dan orang pesantren,” kata pengasuh Pondok Assaidiyah, Jamsaren, Kediri, KH Anwar Iskandar (Gus War) di Kediri, Senin.

Ia mengatakan dukungan para ulama pengasuh pesantren itu dibahas dalam pertemuan forum pengasuh pondok pesantren se-Jatim dan Jateng serta para Habaib di PP Lirboyo, Kediri, Jatim (14/2), yang diikuti sekitar 50 pengasuh pondok pesantren.

Ulama pesantren yang mengikuti pertemuan, di antaranya KH Mas Subadar (PP Raudlatul Ulum, Besuk, Pasuruan), KHM Sholeh Qosim (PP Bahauddin, Sepanjang, Sidoarjo), KH Muhaimin Bai (Sampang, Madura), KHM Zaim Ahmad Ma’shoem (PP Kauman, Lasem, Rembang, Jawa Tengah), dan sebagainya.

“Sebenarnya banyak calon lain yang layak maju menjadi ketua PBNU, namun para pengasuh sudah sepakat untuk mendukung Gus Sholah, karena dinilai lebih baik,” kata Gus War.

Pihaknya menolak jika dukungan itu diberikan karena adanya kabar yang menyebutkan bahwa almarhum tokoh NU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah memberi “wasiat” kepada Gus Sholah untuk maju menjadi calon Ketua umum PBNU.

“Itu murni keputusan para pengasuh pondok pesantren,” kata kiai yang juga menjadi Mustasyar (penasehat) PWNU Jatim itu.

Namun, pertemuan para pengasuh pondok pesantren itu tidak hanya membicarakan figur ketua umum PBNU yang dirasa cocok,
namun juga materi muktamar, di antaranya ulama pesantren sepakat untuk menjamin keselamatan Aswaja jangan sampai hilang dan dimasuki unsur-unsur dari luar,” katanya.

Selain itu, ulama pesantren juga sepakat melakukan seruan moral, antara lain desakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar lembaga itu mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

“Kami minta MK menolak desakan untuk pengkajian peraturan tersebut,” katanya.

Senada dengan itu, pengasuh PP As Shomadiyah, Bangkalan, Madura, Shofiyullah, berharap pertemuan itu dapat didukung para alumni pondok pesantren.

“Kami tidak khawatir terkait pernah terlibatnya Gus Sholah dalam ajang politik, sebab saat Gus Sholah hendak maju dalam ajang politik, beliau langsung melepaskan diri dari jabatannya, bukan nonaktif. Itu menunjukkan komitmen kuat untuk kebesaran NU,” katanya.

ant/isw

LOWONGAN PEKERJAAN
SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…