Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Palu– Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Solahuddin Wahid atau Gus Sholah mengatakan, jika ada tokoh dalam struktur NU menjadi calon dalam Pilpres atau Pilkada harus mundur dari posisi jabatan struktur NU.
“Kalau ada yang jadi calon bupati, gubernur atau presiden harus mundur. Itu saya lakukan saat saya menjadi cawapres mendampingi Wiranto. Kenapa ? Karena itu rawan konflik,” kata Gus Sholah di hadapan peserta dialog nasional kebangsaan Pra Muhtamar NU ke-32, di Palu, Sabtu.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu mengatakan, struktur NU tidak boleh mendukung calon manapun di dalam pilpres ataupun pilkada.
“Kalau ada struktur NU yang melanggar ketentuan itu, perlu diatur sanksinya,” katanya.
“Kalau ada struktur NU yang melanggar ketentuan itu, perlu diatur sanksinya,” katanya.
Menurut dia, untuk meredam dan mengurangi gesekan antara tokoh NU di berbagai tempat, perlu penegasan posisi NU dalam politik kepartaian. Dia mengatakan, perlu rumusan khittah NU dibidang politik yang tidak multi tafsir.
“NU harus berdiri di atas semua parpol,” katanya.
Menurut adik kandung mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid itu, rekam jejak sejarah NU telah membuktikan kekuatan politik NU betapa NU diincar banyak orang.
NU kata dia, pernah bergabung dengan Partai Masyumi bersama banyak ormas lainnya. Karena tidak ada kesesuaian dan kecocokan antartokoh Masyumi yang lain, tahun 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai NU. Pemilu 1955 secara mengejutkan NU muncul sebagai partai terbesar ketiga.
NU berperan besar bersama TNI dalam mengakhiri konflik ideologis dengan PKI antara tahun 1961-1965. Tetapi setelah pemerintah orde baru berdiri, NU menjadi kekuatan politik yang ditekan dan dimusuhi.
“NU akhirnya konsisten setelah Muhtamar 1984 yang menyatakan kembali ke khittahnya sebagai organisasi keagamaan,” kata Gus Sholah.
Namun kata dia, setelah tahun 1998, NU tergoda lagi untuk masuk dalam wilayah politik kepartaian dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasilnya, PKB pada pemilu 1999 berhasil menjadi partai terbesar ketiga, bahkan mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden.
Dia mengatakan, banyaknya tokoh NU di tingkat nasional dan daerah yang ingin menjadi calon bupati/gubenur atau presiden perlu dipahami dalam konteks anggapan tentang jati diri NU.
“Tetapi anggapan itu amat bertentangan dengan kenyataan pahit yang kita alami akibat munculnya para tokoh struktur NU dalam politik praktis,” katanya.
“Kita harus mampu merumuskan peran yang tepat bagi NU di masa depan dan mampu memilih pemimpin NU yang visioner, dan tidak memanfaatkan NU untuk batu loncatan,” kata Gus Sholah.
ant/isw