SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sragen menerjunkan tim investigasi untuk mengumpulkan data terkait dengan bantuan sosial dari provinsi Jawa Tengah ke pondok pesantren, madrasah dan masjid.
Pembentukan tim itu dilakukan, lantaran oknum legislator dalam laporan LBH Mega Bintang Solo itu belakangan diketahui berasal dari PKB.
DPC PKB bakal menggelar rapat pimpinan partai untuk menyikapi persoalan dugaan adanya makelar proposal sebagaimana yang dilaporkan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang Solo.
Ketua DPC PKB Sragen Mukafi Fadli saat ditemui Espos, Kamis (11/2), mengungkapkan, atas dasar asas praduga tak bersalah, DPC PKB Sragen bakal menyikapi kasus dugaan penyunatan bantuan sosial ke pondok pesantren (Ponpes), madrasah atau tempat ibadah. Menurut dia, sebenarnya sudah ada upaya penyelesaian dari pihak-pihak terkait.
“Sejak awal sebenarnya, kami sudah memberikan warning kepada para pengurus DPC PKB yang duduk di DPRD Sragen agar berhati-hati dalam melaksanaan amanat rakyat. Jika perlu jangan ikut bermain dalam persoalan bantuan sosial. Penekanan itu sudah saya berikan pula secara langsung kepada para kader PKB saat berziarah ke makam Gus Dur,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Mukafi, bantuan sosial itu cukup rentan terjadi pelanggaran. Dia berniat melaporkan persoalan dugaan Bansos itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk tindak lanjutnya, karena pencitraan partai juga penting.
trh