Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)– Suhu politik menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2010 tampaknya mulai memanas, meskipun hingga saat ini belum ada pasangan calon bupati dan wakil bupati (Wabup) yang pasti.
Ketua DPC PDIP Boyolali, S Paryanto, mempertanyakan sikap netral Bupati Boyolali, Sri Moeljanto, sebagai pimpinan daerah karena menganggap ada kecenderungan Bupati condong memberikan kesempatan kepada kandidat yang akan diusung Partai Golongan Karya (Golkar), Daryono, untuk melakukan kampanye terselubung.
“Sebagai pimpinan daerah, Bupati Sri Moeljanto seringkali mengingatkan para PNS untuk bersikap netral dalam Pilkada. Namun netralitasnya sendiri justru dipertanyakan. Sebab, Bupati yang notabene juga menjabat sebagai Dewan Penasehat di Partai Golkar, terkesan memberikan kesempatan kepada kandidat yang akan diusung partai tersebut, yakni Daryono yang kebetulan juga masih menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah Boyolali) untuk melakukan kampanye terselubung. Padahal selaku pimpinan daerah, Bupati seharusnya juga bisa bersikap netral,” ungkap Paryanto saat ditemui wartawan di Boyolali, Kamis (4/2).
Kampanye terselubung yang dimaksud, menurut Paryanto, antara lain dengan hadirnya Sekda dalam sejumlah kegiatan yang semestinya dihadiri Bupati.
Padahal secara struktural, bila Bupati tidak bisa hadir dalam suatu kegiatan, masih ada wakil bupati atau staf Pemkab yang lain yang bisa diutus untuk menghadiri kegiatan tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya menurut Paryanto, bukan kebiasaan Sekda untuk muncul dalam kegiatan-kegiatan seperti itu.
“Salah satu contoh, pada saat melepas keberangkatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali ke Jakarta kemarin. Saat itu, Sekda yang diutus untuk melepas keberangkatan PPDI, bahkan memberikan uang saku yang kesannya seolah Daryono yang memberi,” ungkap Paryanto.
Contoh lain, menurut Paryanto, Sekda juga hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sawit pada Rabu (3/2). Padahal menurut dia, Sekda tidak memiliki kapasitas dalam kegiatan itu. Sementara anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) setempat, ungkapnya, justru tidak ada yang diundang.
“Jika Bupati di luar bicara tentang netralitas, semestinya lebih
bijak karena baik Sekda maupun Wakil Bupati sudah sama-sama menyatakan maju dalam Pilkada, kan masih ada staf Bupati yang lain, kalau seperti ini bisa jadi kampanye
terselubung,” tuding Paryanto.
Di sisi lain, Paryanto mengatakan penyelenggaraan Pilkada Boyolali yang sepenuhnya dibiayai oleh APBD dengan status dana hibah, dinilai dapat memunculkan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan oleh calon tertentu dalam kampanye
terselubung.
Terkait hal tersebut, Paryanto dengan tegas menyatakan PDIP siap perang untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Saat dimintai tanggapan terkait dugaan kampanye terselubung tersebut, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Boyolali, Taryono, menyatakan pihaknya belum dapat
mengambil tindakan. Pasalnya sampai saat ini belum ada penetapan calon bupati oleh KPU.
“Sesuai dengan UU kami tidak bisa mengambil tindakan karena
penetapan calon saja belum,” Taryono saat ditemui secara terpisah.
sry