Kamis, 4 Februari 2010 22:33 WIB Wonogiri Share :

Anggaran Satpol PP Wonogiri anjlok 74%

Wonogiri (Espos)–Anggaran untuk pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) RAPBD 2010 hanya senilai Rp 1 juta untuk satu tahun. Hal itu dinilai sangat memprihatinkan mengingat PKL juga merupakan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Nilai anggaran itu jauh menurun dibandingkan anggaran pembinaan PKL tahun 2009 yang mencapai Rp 60 juta untuk satu tahun. PKL di Kabupaten Wonogiri jumlahnya berkisar antara 1.000-2000 pedagang.
Selama ini mereka memberikan kontribusi yang tidak sedikit ke PAD melalui retribusi yang mereka bayar setiap hari. Namun demikian, jika tidak dibina dan ditata, keberadaan mereka akan mengganggu ketertiban umum.

Anggota Komisi I DPRD Wonogiri, Abdullah Rabbani, kepada wartawan seusai rapat pembahasan RKA satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Gedung Dewan, Rabu (3/2) mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Dia berpendapat dana Rp 1 juta itu hanya cukup untuk keperluan administrasi surat menyurat. Sangat jauh dari mencukupi kebutuhan untuk pembinaan dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran.

“Kalau tidak ada pembinaan, kami khawatir PKL dan pengasong di Wonogiri tidak akan tertata dengan baik dan impian untuk meraih Adipura akan sulit terwujud. Maka kami merekomendasikan agar pihak-pihak terkait mengusahakan anggaran pembinaan PKL dan pengasong ditambah, sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan lancar dengan tetap menjaga kebersihan dan keindahan Wonogiri,” papar Rabbani.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wonogiri, Sukiyono mengakui dengan anggaran hanya Rp 1 juta selama setahun untuk seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, pihaknya memang dipastikan akan sulit melakukan pembinaan dan penataan PKL. Namun, pihaknya akan berusaha memanfaatkan anggaran yang ada semaksimal mungkin.

Sukiyono mengatakan, tidak hanya anggaran pembinaan PKL yang turun dari Rp 60 juta pada 2009 menjadi Rp 1 juta pada 2010, anggaran untuk kegiatan lain juga turun.

Misalnya untuk pengamanan aset tahun ini hanya Rp 25 juta, turun dari tahun lalu yang mencapai Rp 150 juta. Demikian pula dengan kegiatan penegakan Perda hanya dianggarkan Rp 15 juta.

Padahal, ada 50 Perda yang perlu ditegakkan dan sebagai contoh tahun lalu, satu Perda terdapat 250 pelanggaran. Sukiyono mengatakan, total anggaran untuk Satpol PP tahun ini hanya Rp 280.250.000 atau hanya 25,84% dari tahun lalu yang mencapai Rp 1,033 miliar.

shs

lowongan pekerjaan
Bagian Umum, Bagian Administrasi, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) DP Mura…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Bangjo untuk Citra Kota Solo

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (19/9/2017). Esai ini karya Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah ust.sugeng@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Solo bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota…