Jumat, 29 Januari 2010 14:39 WIB News Share :

GWB Tegal geruduk DPRD Jateng

Semarang– Sejumlah guru wiyata bakti yang mengajar di berbagai sekolah di Kabupaten Tegal, mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah.

Perwakilan guru wiyata bakti yang menuntut peningkatan kesejahteraan serta penghapusan diskriminasi terhadap tenaga kependidikan tersebut ditemui oleh Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, di Semarang, Jumat.

Koordinator Forum Guru Swasta Kabupaten Tegal Fatah Yasin mengatakan, tidak semua guru wiyata bakti yang mengajar di sekolah swasta, menerima tunjangan pendidikan dari pemerintah daerah setempat.

Bahkan, lanjut dia, pada tahun anggaran ini, para guru wiyata bakti ini terancam tidak mendapat peningkatan tunjangan fungsional.

“Padahal, kenaikan insentif itu cukup realistis karena saat ini semua harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, para guru wilayat bakti di sekolah swasta juga mengalami perlakuan yang diskriminatif.

Ia mencontohkan, terjadi diskriminasi dalam penentuan kuota guru antara yang telah berstatus pegawai negeri sipil dengan berstatus swasta, dalam mengikuti sertifikasi.

“Guru wiyata bakti di sekolah negeri lebih diutamakan dibanding di sekolah swasta,” katanya.

Ia menuturkan, jika kondisi semacam ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berpengaruh terhadap kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional tahun ini.

Sementara itu, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Muh Zen meminta Dinas Pendidikan Jawa Tengah membarui data tentang guru wiyata bakti di provinsi ini.

Menurut dia, terdapat kesalahan pendataan guru wiyata bakti di berbagai kabupaten/ kota. Selain itu, lanjut dia, pendataan ini berkaitan dengan pemberian insentif kepada para guru.

“Ternyata, ada guru wuyata bakti yang tidak memperoleh tunjangan, tetapi ada juga wiyata bakti yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri justru memperoleh insentif ganda,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

ant/isw

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…