Kamis, 28 Januari 2010 12:15 WIB Solo Share :

PP PMKRI nilai SBY-Boediono gagal jalankan pemerintahan


Solo (Espos)-
-Seratusan massa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Adisucipto Solo, tepatnya depan Griya SOLOPOS, Kamis (28/1).

Gelombang massa yang mulai berdatangan sekitar pukul 11.00 WIB ini adalah aksi memperingati 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai telah gagal menjalankan roda pemerintahan. Sejumlah perwakilan kemudian masuk ke Griya SOLOPOS dan ditemui langsung Redaktur Pelaksa (Redpel) Harian Umum SOLOPOS Anton W Prihartono.

Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan empat tuntutan. Di antaranya SBY terbukti gagal membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat indonesia, mendesak SBY tegas dalam upaya pemberantasan koruptor tanpa tebang pilih, mendesak SBY meninjau ulang Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas dan memperkuat industri mikro, serta mendesak SBY mencabut UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan menyediakan akses pendidikan gratis untuk rakyat.

“Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono menempatkan pemberantasan korupsi dan mafia peradilan pada prioritas kerjanya. Namun sejauh ini tataran pemberantasan korupsi hanya lipservice. Sehingga pemerintahan SBY-Boediono layak mendapatkan rapor merah,” tegas Ketua Presidium PP PMKRI BR Tri Adi Sumbago kepada Espos.

isw

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Jokowi Raja Batak

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (13/01/2018). Esai ini karya Advent Tarigan Tambun, inisiator Sinabung Karo Jazz 2017. Alamat e-mail penulis adalah atambun@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Saya bukan ahli budaya Batak. Dengan jujur saya harus mengatakan bahwa pengetahuan saya tentang budaya…