Kamis, 28 Januari 2010 19:51 WIB News Share :

Mantan walikota Madiun ditahan

Madiun–Mantan Walikota Madiun, Kokok Raya, tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Madiun pada pos anggaran DPRD tahun 2002-2004 senilai Rp 8,3 miliar, Kamis (28/1) petang, akhirnya ditahan setelah berkas kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun.

Selain Kokok Raya, dua tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi yang sama juga ditahan oleh Kejari Madiun yakni mantan Wakil Walikota Madiun Gandhi Yuninta dan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun periode 1999-2004, Ali Sahono.

Ketiganya dibawa petugas Kejari Madiun ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun sebagai tahanan titipan kejaksaan setempat dengan menggunakan mobil Kijang bernomor polisi L 2025 R sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, ketiganya menjalani pemeriksaan oleh petugas kejaksaan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkaranya oleh Kepolisian Wilayah (Polwil) Madiun ke kejaksaan setempat.

“Pertimbangan kami untuk menahan mereka cukup sederhana, yakni berdasarkan pasal 21 KUHP tentang alasan penahanan, di antaranya agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, merusak ataupun menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana lain,” kata Kajari Madiun, Isno Ihsan.

Berdasarkan pemeriksaan kejaksaan, katanya, letak dugaan korupsi itu terdapat dalam beberapa pos anggaran yang seharusnya tidak dianggarkan, namun dialokasikan oleh tersangka, sedangkan beberapa pos anggaran lainnya yang memang dianggarkan justru tidak dapat dipertanggungjawabkan laporan keuangannya.

“Dengan penahanan tersangka ini, kejaksaan berharap agar kasus ini segera disidangkan dan selesai. Setelah ini, berkas akan dimasukkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun secepatnya,” katanya.

Akibat dugaan korupsi tersebut, selama tahun anggaran 2002, negara dirugikan sebesar Rp 1,731 miliar, tahun anggaran 2003 sebesar Rp 3,668 miliar, dan tahun anggaran 2004 sebesar Rp 2,943 miliar, sehingga total kerugian negara selama tiga tahun mencapai Rp 8,342 miliar.

Besaran jumlah kerugian itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Sebelumnya, salah satu LSM di Madiun yang melaporkan kasus itu merugikan negara sebesar Rp 9,8 miliar.

“Jumlah pos anggaran yang tak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2002 sebanyak 11 pos, tahun 2003 sebanyak 21 pos, dan tahun anggaran 2004 sebanyak sembilan pos, di antaranya pos tunjangan kesehatan, biaya rutin rumah dinas ketua DPRD Kota Madiun, anggaran operasional internal dan eksternal DPRD Kota Madiun, dan dana jaring aspirasi masyarakat,” katanya.

Dalam kasus itu, Kokok Raya diduga berusaha memperkaya diri sendiri dengan uang negara sebesar Rp 620,8 juta, Gandhi Yuninta sebesar Rp 303,1 juta, dan Ali Sahono sebesar Rp 327,3 juta, sedangkan sisanya tersebar pada tersangka lainnya yang berjumlah 16 orang mantan anggota DPRD Kota Madiun periode yang sama.

ant/fid

lowongan pekerjaan
PT SAKA JAYA ENGGAL CIPTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…