Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) DPR mempersoalkan pengadaan pesawat kepresidenan. Banggar menyebut pemerintah tidak transparan dalam mengajukan anggaran karena diajukan secara mendadak dan tidak dijelaskan harga pesawat.
“Kita maunya transparan saja. Kita nggak membahas, tapi dimasukkan ke pembahasan mendesak,” kata Ketua Banggar DPR Harry Azhar Azis, Selasa (27/1).
Harry menuturkan, anggaran untuk pesawat kepresidenan sudah disetujui pada 3 November 2009. Persetujuan diberikan bersamaan dengan usulan Rp 2,1 triliun untuk dana bencana alam, dan Rp 20 miliar untuk renovasi pagar istana.
Saat itu, kata Harry, pemerintah hanya memberikan alasan yaitu pengadaan pesawat kepresidenan untuk menghemat biaya ketimbang harus menyewa pesawat dari Garuda Indonesia, dan adanya kebanggaan jika memiliki pesawat kepresidenan sendiri.
Banggar menilai alasan tersebut hanya normatif. Banggar mempersoalkan anggaran itu karena pemerintah tidak menjelaskan perbandingan harga pesawat itu dengan pesawat lainnya.
“Pemerintah hanya mengajukan Rp 200 miliar tanpa perbandingan harga. Seharusnya ada keterangan yang sifatnya kuantitatif,” jelasnya.
Harry juga mempersoalkan pengajuan pembelian pesawat yang mendesak. Menurutnya, kalau untuk kepentingan mendesak seperti penanggulangan bencana, DPR siap mengesahkan anggaran secara mendesak. Tetapi untuk pengadaan pesawat kepresidenan dan renovasi pagar istana menurutnya bukan hal yang mendesak.
“Kalau itu kan bisa dibahas lebih detail dengan lowong waktu yang dipersiapkan. Semacam ada moral hazard gitu,” tandas politisi Partai Golkar ini.
dtc/isw