Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pansus Hak Angket Century menyepakati untuk menyita data jika saksi yang diminta lambat menyetor data. Salah satunya adalah data Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang belum juga dilengkapi oleh Sri Mulyani.
“Jadi sudah disepakati bahwa itu akan dilihat perkembangan data di hari Jumat di dalam rapat konsultasi. Jika dihari itu masih ada data yang belum diberikan maka kita akan menggunakan hak sita,” kata Ketua Pansus Century Idrus Marham usai rapat evaluasi pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).
Menurut Idrus, pansus perlu menyiya karena data-data tersebut sangat urgen. Data KSSK misalnya, Idrus mengaku sangat memerlukan untuk mengambil kesimpulan pansus soal bailout Century. “Data sangat penting untuk kesimpulan kita. Dan pada hari Jumat itu kita akan gunakan hak penyitaan untuk melengkapi data,” papar Sekjen Partai Golkar ini.
Menurut Idrus, hingga saat ini data yang terpenuhi belum mencapai separuh. Masalah merjer dan FPJP yang sudah dianggap selesai saja masih menyisakan kekurangan data.
“Hingga saat ini data yang sudah masuk baru 30 persen. Baru 27 dari total 97 yang sudah diberikan,” beber Idrus.
Sebelumnya diberitakan bahwa Menkeu Sri Mulyani belum melengkapi data yang diminta pansus. Sri diminta data KSSK pada saat dia menjadi Ketua KSSK saat bailout Century berlangsung. “Kita tidak ingin menyebut tidak kooperatif tapi faktanya data belum lengkap,” kata Idrus Senin (25/1).
Kelengkapan data dipandang Idrus menjadi faktor kunci kelanjutan agenda pansus Century. Jika data dipandang perlu, menurut Idrus, maka tidak diperlukan konfrontir saksi lagi. “Besok Jumat sekalian rapat konsultasi akan kita cek apakah data lengkap. Kalau lengkap tidak perlu konfrontir, kita berangkat dari data,” terang Idrus.
dtc/isw