Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - internet
Jakarta–Kebijakan alokasi anggaran Pemerintahan SBY-Boediono dalam 100 hari masa pemerintahannya dinilai lebih banyak kepada belanja pencitraan presiden daripada belanja kepentingan rakyat. Hal ini ditunjukkan misalnya dalam pembelian pesawat VVIP jenis Boeing 737-400 sebagai pesawat pribadi Presiden SBY.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan alasan efisiensi perjalanan dinas yang digunakan presiden untuk membeli pesawat Boeing 737-400 dengan nilai Rp 200 miliar ini.
Uchok membandingkan alokasi anggaran perjalanan dinas SBY dengan presiden sebelumnya Megawati Soekarnoputri. Menurut catatan Fitra, alokasi anggaran perjalanan dinas Megawati di dalam negeri dan ke luar negeri pada tahun anggaran 2002 dianggarkan hanya Rp 48,845 miliar, termasuk untuk menyewa pesawat, bukan pengadaan pesawat.
“Jadi anggaran perjalan dinas presiden SBY lebih mahal sebesar 150 persen daripada presiden Megawati,” kata Uchok dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (26/1/2010).
Alokasi pencitraan yang lain, lanjut uchok, antara lain diperuntukkan keperluan renovasi pagar halaman dan pengadaan security system di lingkungan Istana Kepresidenan dan Wakil Presiden dengan anggaran Rp.22,55 miliar.
Padahal, anggaran Rp 22,55 miliar akan lebih adil untuk memperluas lapangan pekerjaan (pro employment) untuk masyarakat ketimbang renovasi pagar halaman, dan pengadaan security system di lingkungan Istana Kepresidenan dan Wakil Presiden.
“Renovasi pagar halaman, dan pengadaan security system hanya untuk menyambut kedatangan tamu negara dari Amerika Serikat, yaitu Presiden Barack Obama,” sebut Uchok.
Alokasi tak merakyat lainnya, kata Uchok, adalah pengadaan mobil dinas mewah jenis Toyota Crown Saloon senilai Rp 1,3 miliar perunit untuk para pejabat negara, dan menteri kabinet. Dengan pembelian mobil mewah ini, katanya, jelas-jelas Presiden SBY melakukan pemborosan uang rakyat dari APBN.
“Para pejabat maupun menteri Presiden SBY yang belum teruji dalam kinerja mereka sudah menikmati berbagai kemewahaan, dan berani mengemplang uang rakyat,” kata dia.
dtc/isw