SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pilih no comment menanggapi tawaran baru yang diajukan ahli waris KRMT Wiryodiningrat mengenai pembagian tanah Sriwedari.
Pemkot berpegang pada keyakinan hingga saat ini Pemkot masih memiliki hak atas Sriwedari, lantaran hak pakai (HP) 11 dan HP 15 di lahan Sriwedari belum dicabut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengatakan Pemkot Solo tidak perlu tergesa menanggapi penawaran ahli waris yang disampaikan Koordinator Tim Ahli Waris Sriwedari, Gunadi dalam audiensi bersama DPRD Solo, Senin (25/1).
Dalam audiensi itu ahli waris menawarkan 6,5 hektar (ha) lahan Sriwedari untuk Pemkot, sisanya 3,5 ha untuk ahli waris.
“Sikap no comment Pemkot bukan berarti mengabaikan. Soal pembagian itu nanti dululah. Jika sudah jelas ada pencabutan sertifikat hak pakai Pemkot, baru kita bicara bagaimana soal tanah Sriwedari. Sebelum itu ada, kami tidak merasa perlu menanggapi,” jelas Budi, saat dijumpai wartawan, di Balaikota Solo, Selasa (26/1).
Sengketa Sriwedari sempat kembali memanas kala ahli waris yang dikoordinatori Gunadi menyatakan mencabut kuasa HM Jaril yang sejak 3 Maret 2006 terikat akta perjanjian dengan ahli waris. Pascapencabutan itu, Gunadi menawarkan konsep pembagian lahan yang berbeda dengan konsep yang selama ini diperjuangkan mantan kuasa ahli waris, Jaril. Kendati demikian, Jaril hingga kini belum mau mengakui pencabutan kuasa. Dia menilai pencabutan sepihak yang dilakukan Gunadi dan ahli waris tidak dibenarkan.
Jaril bersikukuh, ahli waris hanya perlu menunggu sisa pembayaran darinya, jika tanah Sriwedari secara hukum sah dipindah tangankan atau dijual.
Di luar itu, Jaril, ditemui di Balaikota, Selasa, mengaku memiliki penawaran berbeda yang dipandang lebih menguntungkan Pemkot Solo. Dia menjelaskan, dalam perencanaannya, pembangunan Sriwedari ke depan bakal dilakukan secara total.
tsa