Selasa, 26 Januari 2010 13:01 WIB Ekonomi Share :

DPR
pengawasan bank saatnya dilepas dari BI

Jakarta--Pengawasan perbankan sudah saatnya dipisahkan dari Bank Indonesia. Sehingga, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak diperlukan.

Demikian dikatakan oleh wakil ketua Komisi XI DPR RI Akhsanul Qasasi ditemui usai rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (25/1).

“Pengawasan harus sudah dicopot dari BI. Karenanya, harus sudah ada pengawas independen,” terangnya.

Akhsanul menuturkan, sebenarnya draf RUU yang mengatur mengenai OJK sudah ada. Dan saat ini, sambung Akhsanul, pembahasan RUU tersebut di komisi XI akan diselesaikan tahun ini.

“Ini sudah menjadi prioritas kami dan akan disahkan tahun ini juga. Isinya pengawasan BI dan Bapepam. Mereka (BI dan Bapepam) sudah tahu,” ungkapnya.

Kebijakan pembentukan OJK sudah diputusakn berdasarkan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Keputusan tersebut bukan tanpa landasan. Krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat Indonesia rentan.

“Atas dasar itulah kesepakatan OJK harus terbentuk,” jelas Akhsanul.

Mengenai data-data perbankan dimana semua dimiliki secara lengkap oleh BI, Akhsanul mengatakan nantinya akan ada dua data yang digunakan sebagai aturan.

“Data reporting nanti ada 2, BI dan OJK sendiri,” ujarnya

BI, kata Akhsanul hanya berfungsi sebagai regulator dan memonitor. Artinya memantau bank dalam melaksanakan regulasi yang dikeluarkan BI.

“Melanggar atau tidak itu bukan kewenangan BI tapi di OJK. OJK tanggung jawab penuh. jangan sampai berantakan lagi,” pungkasnya.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
PT. JATIM BROMO STEEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…