SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan anggaran pemilu kepala daerah (pilkada) 2010.
Menurut Gamawan, di Jakarta, Senin (25/1), ia telah menyurati gubernur termasuk tujuh gubernur yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2010, agar berpedoman pada peraturan yang ada berkaitan dengan pendanaan pilkada, seperti Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.
“Kita sudah berulangkali mengirim surat pada gubenur dan kemarin kita surati lagi gubernur, termasuk yang tujuh (provinsi). Surat itu sudah saya tanda tangani Jumat (22/1),” katanya.
Ia mengatakan, salah satu isi surat tersebut adalah meminta agar gubernur berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, khususnya tentang anggaran.
Ia mengatakan, salah satu isi surat tersebut adalah meminta agar gubernur berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, khususnya tentang anggaran.
“Mudah-mudahan dengan surat terakhir ini, tidak ada masalah lagi. Saya sudah tekankan agar gubernur bertemu dengan bupati dan wali kota,” katanya.
Mendagri telah menerbitkan surat edaran bagi kepala daerah tentang dukungan APBD untuk pilkada. Selain SE Mendagri, juga ada Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada. Dalam permendagri tersebut sudah ada pedoman bagi pemda untuk menyelesaikan persoalan anggaran pilkada.
Data tersebut disampaikan anggota KPU I Gusti Putu Artha, sesuai dengan laporan yang diterima KPU pusat selama rapat koordinasi dengan KPU provinsi (21-22 Januari 2010).
“Sebanyak 122 daerah atau 50 persen dari daerah penyelenggara pilkada belum juga sepakat mengenai besaran anggaran dengan pemda setempat, meskipun usulannya sudah diajukan sejak 2009,” katanya.
Menurut Putu, sejauh ini pemerintah telah sigap merespon persoalan mengenai anggaran Pilkada. Ini ditunjukkan dengan terbitnya Permendagri 57/2009 dan sejumlah surat edaran Mendagri yang isinya tentang dukungan Pilkada.
Namun, kata Putu yang juga menjabat sebagai Koordinator Pokjanas Pilkada 2010 ini , masalah anggaran Pilkada masih saja terjadi. Ia menilai, komponen kepala daerah dan DPRD setempat tidak sigap untuk menjadikan anggaran pilkada sebagai skala prioritas yang harus dibahas.
KPU menyarankan agar diselenggarakan rapat koordinasi nasional yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengundang seluruh kepala daerah dan DPRD.
“Ini diperlukan agar urgensi penyelesaian masalah anggaran Pilkada dapat dipercepat,” katanya.
Menanggapi informasi tersebut, Mendagri mengaku heran karena ketika kepala daerah dan maupun wakilnya bertemu di Jakarta untuk membahas persiapan pilkada, tidak ada yang melaporkan adanya masalah.
Ia berharap masalah anggaran ini segera diselesaikan, termasuk masalah teknis seperti penandatanganan naskah hibah pilkada antara KPU dan pemda setempat.
Berkaitan dengan saran agar dilaksanakan rapat koordinasi nasional, Mendagri mengatakan pertemuan tersebut dapat saja dilaksanakan. Kementerian Dalam Negeri sendiri telah mengagendakan pertemuan dengan bupati dan wali kota pada Februari 2010.
ant/fid