Sabtu, 23 Januari 2010 21:13 WIB News Share :

Paspor TKI digratiskan

Madiun– Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pembuatan paspor gratis bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru pertama kali bekerja di luar negeri bisa mendongkrak pendapatan devisa.

“Semakin banyak warga negara kita yang bekerja di luar negeri, semakin besar pula devisa yang diterima negara, katanya di Madiun, Sabtu (23/1).

Untuk itu, kata dia, negara akan memberikan subsidi bagi warga negara Indonesia yang merelakan diri untuk bekerja di luar negeri. Subsidi ini berlaku bagi pembuatan paspor TKI 24 halaman (khusus TKI yang baru pertama kali ke luar negeri).

Ditemui saat acara peresmian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun di Caruban, Kabupaten Madiun, ia mengatakan TKI yang baru pertama kali ke luar negeri belum memiliki modal yang cukup, sehingga negara akan membantu dengan pembuatan paspor gratis.

Sedangkan TKI yang sudah pernah bekerja di luar negeri, kata dia, pasti telah memiliki modal ataupun simpanan, sehingga tidak perlu disubsidi.

“Pembuatan paspor gratis bagi TKI baru telah dilakukan sejak 11 Januari 2010, sehingga program untuk memfasilitasi warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri untuk kali pertama ini bukan mengeksploitasi warga negara untuk ke luar negeri,” katanya.

Menurut dia, dalam pembuatan paspor gratis bagi TKI baru harus memiliki persyaratan yang lengkap dan resmi dari instansi terkait.

Selain harus berasal dari PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) resmi yang diakui pemerintah, calon TKI juga harus dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat.

“Sesuatu yang resmi harus diawali dari hal resmi pula. Jangan sampai, setelah dipermudah dengan paspor gratis, TKI di luar negeri malah tidak bekerja dan terlunta-lunta karena diberangkatkan oleh PJTKI yang tidak resmi,” katanya.

Bupati Madiun Muhtarom menyambut baik program baru pemerintah ini. Terlebih, wilayah Kabupaten Madiun merupakan daerah yang berpotensi sebagai penyumbang TKI yang cukup banyak.

“TKI asal Kabupaten Madiun mampu menyumbang devisa sebesar rata-rata Rp75 miliar per tahun. Pendapatan ini tentunya dapat mendongkrak dan menggerakkan pasar ekonomi daerah, terutama bagi Kabupaten Madiun sendiri,” katanya.

Ia berharap dengan program baru ini, kantor yang baru, dan pelayanan baru yang lebih maksimal, semakin mendorong perkembangan wilayah Kabupaten Madiun, termasuk reformasi waktu pembuatan paspor dari satu minggu menjadi empat hari, serta perubahan-perubahan pelayanan lainnya yang lebih baik.

ant/isw

lowongan pekerjaan
induktorindo, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…