Sabtu, 23 Januari 2010 20:42 WIB News Share :

Demokrat Jateng siap kawal penyaluran dana aspirasi

Semarang-– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Jawa Tengah siap mengawal penyaluran dana aspirasi dari para legislator partai ini kepada masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh legislator asal provinsi ini, di Semarang, Sabtu, mengatakan, peran partai dalam mekanisme penyaluran dana aspirasi bagi masyarakat ini bertujuan agar para wakil rakyat yang ada di legislatif tidak berhubungan langsung dengan masalah ini.

Menurut dia, maraknya kasus penyelewengan bantuan sosial di sejumlah daerah, melibatkan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang berhubungan langsung dengan penyaluran dana aspirasi ini.

“Dengan adanya peran partai, tidak ada wakil rakyat dari Demokrat yang terlibat dalam kasus penyimpangan dana bantuan sosial,” katanya.

Ia menjelaskan, peran partai sebagai koordinator dalam penyaluran dana aspirasi ini bertujuan agar bantuan ini sesuai dengan tujuannya.

Usulan bantuan dari masyarakat, lanjut dia, diajukan oleh para dewan pimpinan cabang kepada pengurus tingkat provinsi.

Pengurus provinsi, kata dia, selanjutnya menyampaikan pengajuan bantuan tersebut ke masing-masing legislator, sesuai daerah pemilihannya.

“Demikian juga saat pembagiannya. anggota dewan tidak menyalurkannya sendiri, tetapi tetap oleh partai,” katanya.

Dengan demikian, menurut dia, para wakil rakyat tidak bersentuhan langsung penyaluran bantuan ini, bahkan tidak perlu menawarkan pengajuan bantuan di masyarakat.

Selain pengawasan penyaluran dana aspirasi masyarakat, kata dia, besaran bantuan yang disalurkan juga dibatasi.

“Bantuan yang disetujui hanya berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta tiap pengajuan,” katanya.

Menurut dia, pembatasan ini bertujuan agar penyaluran dana bantuan dapat dibagi merata.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Hermanto mengharapkan, melalui rapat koordinasi ini para legislator partai ini dapat peka sehingga seluruh aspirasi konstituen dapat benar-benar terserap.

Selain itu, menurut dia, cukup banyak program pemerintah yang dapat disampaikan melalui para wakil rakyat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

ant/isw

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…