Selasa, 19 Januari 2010 03:36 WIB Wonogiri Share :

Kasus penyimpangan KONI mandek, pelapor bawa ke Satgas mafia hukum


Wonogiri (Espos)–
Kecewa dengan hasil ekspose kasus dugaan penyimpangan dana KONI yang menyimpulkan kasus itu sebagai penyimpangan administrasi belaka, Abraham Nusantara, selaku pelapor, berniat membawa kasus yang menyeret Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha sebagai tersangka itu ke satuan tugas (Satgas) anti mafia peradilan.

Ditemui wartawan, Senin (18/1), Bram, sapaan akrabnya mengungkapkan, dirinya sangat kecewa dengan hasil ekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Semarang itu. Menurutnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab berkaitan dengan kasus itu.

Pertanyaan dimaksud, kata Bram, antara lain, apakah dibenarkan jika sisa bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemkab ke pihak ketiga, dalam hal ini KONI, tidak dikembalikan ke pemerintah? Lalu apakah dibenarkan, dana yang diberikan ke pihak ketiga itu tidak dilaporkan penggunaannya? Bukti-bukti menunjukkan penggunaan bantuan keuangan kepada KONI pada 2006 itu, tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

“Lalu soal ekspose itu sendiri, secara normatif kalau nilai penyimpangannya di bawah Rp 2,5 miliar, merupakan kewenangan Kejari. Tapi mengapa harus dilakukan ekspose ke Kejakti segala? Ini ada apa?” tanyanya.

Lebih lanjut, Bram mengungkapkan, jika surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) dari Kejakti atas kasus tersebut benar-benar keluar, dia siap meneruskan kasus itu ke Satgas anti mafia peradilan di Jakarta. Dia juga akan menempuh pra peradilan jika penyidikan kasus itu benar-benar dihentikan.
Bram yakin masih ada celah hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sebab, menurut pendapatnya, jika sejak awal, dari fakta yang diungkapnya itu kemudian muncul tersangka, seharusnya kasus itu ada tindaklanjutnya.

“Secara pribadi saya tidak punya masalah dengan Saudara Wawan. Saya hanya tidak setuju dengan pengelolaan keuangan di KONI yang menyimpang. Saya juga tidak mempermasalahkan apakah Saudara Wawan nantinya bebas atau tidak. Tapi keputusan bebas atau tidak, mestinya diputuskan lewat pengadilan, bukan dari hasil ekspose,” jelas Bram.

Terpisah, Kajari Wonogiri, Sukaryo, saat ditemui mengungkapkan, pihaknya sudah berjuang sangat keras dalam ekspose itu agar kasus itu bisa dilanjutkan sebagai kasus tindak pidana korupsi.

shs

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Perempuan Melawan Pelecehan Seksual

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (16/01/2018). Esai ini karya Evy Sofia, alumnus Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah evysofia2008@gmail.com.  Solopos.com, SOLO—Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another,…