Kamis, 14 Januari 2010 16:15 WIB Ekonomi Share :

Pemerintah percepat penyaluran raskin

Jakarta–Pemerintah mempercepat penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) sebagai salah satu langkah menstabilkan harga beras.

“Sejak 1 hingga 13 Januari 2010 sudah 17.190 ton raskin disalurkan di seluruh Indonesia atau mencapai 6,5 persen dari target Januari 2010,” kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut Bayu, langkah lain stabilisasi harga kebutuhan pokok adalah penyediaan stok beras hingga 1,6 juta ton di mana sebanyak 500.000 ton siap digunakan untuk pelaksanaan operasi pasar.

“Pemerintah siap melakukan operasi pasar kapan dan di mana saja. Pemda yang sudah minta dilakukan operasi pasar adalah Jayapura, Mataram, dan Denpasar,” kata Bayu.

Ia menjelaskan, pada 2009, penyaluran raskin baru dilakukan pada Februari karena ada keterlambatan penetapan rumah tangga sasaran (RTS).

Berbeda dengan raskin pada 2009 yang jumlahnya mencapai 15 kg per RTS per bulan maka pada 2010, jumlahnya sebesar 13 kg per RTS per bulan.

“Jumlah totalnya 156 kg per RTS selama 2010, itu sebenarnya terserah pemda tetap mau dibagikan 15 kg tetapi hanya 9-10 bulan atau tetap 12 bulan tetapi jumlahnya hanya 13 kg per bulan,” katanya.

Menurut dia, percepatan penyaluran raskin akan membantu menstabilkan harga beras. Kalau RTS yang jumlahnya 17,5 juta terjamin akan lebih tenang menghadapi pasar dan tak ada ruang bagi spekulan untuk ganggu stabilitas harga.

Sementara itu untuk stabilitas harga minyak goreng, Bayu mengatakan, pemerintah mengarahkan penggunaan minyak goreng kemasan dengan tetap menyediakan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk produk Minyakita.

“Pada Januari juga diberlakukan bea keluar (BK) ekspor CPO sebesar tiga persen yang akan membantu stabilitas harga di dalam negeri,” katanya.

Selain itu juga ada langkah-langkah untuk penjualan langsung Minyakita dari produsen ke konsumen akhir.

Sementara untuk menjaga stabilitas harga gula, pemerintah akan mempertahankan bea masuk impor gula sebesar Rp 450 per kg hingga April 2010.

“Setelah April 2010 kebijakan akan bergeser karena musim giling datang sehingga petani tebu juga harus dilindungi,” katanya.

Selain itu pemerintah juga siap menggelar pasar murah gula jika harganya melonjak dengan subsidi sebesar Rp 1.500 per kg.

ant/fid

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…