SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pemerintah tengah menyusun sistem pertahanan negara yang pro-kesejahteraan rakyat pada perencanaan program kegiatan sektor pertahanan 2010.
Dalam jumpa wartawan terkait rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2010, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa (12/1) mengatakan, sejumlah arah kebijakan pro-kesejahteraan rakyat itu bertujuan mengoptimalkan perhatian kepada perumusan dan penerapan berbagai aturan dan kebijakan pertahanan negara yang diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Selain itu, mengintensifkan peran industri pertahanan sebagai bagian kekuatan ekonomi nasional untuk mendukung kebutuhan TNI dan instansi pemerintah lainnya serta mampu memasok pasar luar negeri,” katanya.
Purnomo menjelaskan, arah kebijakan lainnya memantapkan soliditas dan kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan TNI dan mengembangkan jaringan kerjasama lintas kementerian, non-kementerian dan simpul eksternal untuk tercapainya misi pertahanan negara dan mengembangkan pola pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam RPJM 2010-2014 maupun rencana kerja Dephan Tahun Anggaran 2010 adalah realisasi penyempurnaan peraturan dan produk strategis sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksanaan dan manajemen pertahanan negara.
Sasaran lain, terimplementasikannya kebijakan strategis dari semua aspek yang berkaitan peran tugas dan fungsi pertahanan negara, terkelolanya anggaran pertahanan dengan perencanaan berjenjang yang konsisten dan pelaksanaan yang terkendali dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
Serta, terwujudnya pengelolaan industri pertahanan yang solid dan mendukung kebutuhan TNI dan instansi pemerintah lainnya, papar Purnomo.
Ia menegaskan, dalam jangka waktu menengah, Indonesia tidak akan mengalami ancaman serius secara militer, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan.
Ke depan, Indonesia justru akan menemui banyak tantangan non-militer, apakah itu berbentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
Menurut Menhan, itu sebetulnya adalah porsi non-militer yang sepenuhnya di luar lingkup militer.
“Tapi kami tetap akan membantu dan dukung,” ujarnya.
Meski demikian, dia tidak menampik bahwa ancaman militer dari luar bisa datang secara tiba-tiba, bisa dari negara lain maupun organisasi lain seperti Al-Qaida dan sebagainya.
ant/fid