Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)--Sebanyak 39.046 rumah tidak layak huni yang sebagian besar merupakan hunian nonpermanen tidak bisa terkover dalam APBD 2010 untuk agenda perbaikan atau rehab.
Kemampuan keuangan yang terbatas membuat rencana rehab yang diajukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) hanya terealisasi 0,3% dibanding kebutuhan sesungguhnya.
Berdasar data yang dihimpun Espos di Bapermades, rumah tidak layak huni yang sebagian besar kondisinya nonpermanen alias hanya terbuat dari bambu tanpa semen berjumlah 39.171 unit rumah.
Dengan banyaknya jumlah rumah yang tidak layak huni tersebut berdasarkan hasil pendataan di penghujung 2009, Bapermades mengusulkan 835 unit rumah direhab pada tahun ini. Usulan itu muncul setelah melalui pertimbangan kondisi keuangan Sukoharjo yang minim sehingga tidak memungkinkan apabila semua rumah tidak layak huni bisa direhab dalam waktu satu tahun.
Meski sudah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, Kepala Bidang Sarana Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bapermades, Sunarso mengatakan, tidak 100% usulan yang mereka ajukan disetujui oleh Badan Anggaran. Pasalnya, dari total usulan rehab 825 unit rumah, yang bisa terkover melalui APBD 2010 hanya kegiatan rehab untuk 125 unit rumah tidak layak huni.
“Usulan kami merehab 825 unit rumah itu muncul berdasarkan hitungan 167 desa/kelurahan dikalikan lima rumah yang mendapat jatah rehab. Nah, setelah usulan itu kami ajukan, Banang hanya menyetujui anggaran perbaikan rumah untuk 125 unit,” ujarnya.
Masih terkait rencana rehab 125 unit rumah, Sunarso menjelaskan, hanya diperuntukkan enam kecamatan dari total 12 kecamatan yang ada di Kota Makmur. Enam kecamatan yang lain, terpaksa menunggu giliran pada tahun berikutnya.
Disinggung mengenai kondisi rumah tidak layak huni yang ada di Sukoharjo, Kasubdin Sarana dan Prasarana Bapermades, Ade Mitfah menjelaskan, kebanyakan berupa bangunan nonpermanen. “Berdasarkan survei yang kami lakukan di lapangan, rumah tidak layak huni di Sukoharjo kondisinya benar-benar tidak layak untuk ditinggali.
Rumah tinggal warga itu dibuat dari bambu sehingga sifatnya nonpermanen. Tidak seperti hunian di kota yang meski dibuat dari bambu tetap ada campuran semennya,” ujar dia. Ade menambahkan, kebanyakan rumah tidak layak huni berada di kecamatan di luar pusat kabupaten seperti Weru atau Bulu.
Untuk rehab rumah tahun ini, Ade menjelaskan, masing-masing rumah tangga mendapat jatah Rp 2,5 juta. Uang itu sifatnya stimulan sehingga apabila masih ada kekurangan, warga lah yang harus menambah dengan dana sendiri.
Mengenai masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum terkover, Ade menjelaskan, pihaknya berusaha mencari sumber pendanaan lain di luar APBD. “Kami kemungkinan akan cari dana melalui APBD Provinsi bahkan sampai tingkat APBN,” jelasnya.
Upaya tersebut pada tahun lalu terbukti bisa membantu menambah dana rehab rumah penduduk meski juga tidak banyak. Untuk tahun ini, Ade menambahkan, Bapermades berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah maupun pemerintah pusat tetap memberikan gelontoran dana bantuan rehab.
aps