Pengadaan barang-jasa di bawah Rp 100 juta boleh tanpa tender

Jakarta–Pemerintah telah menyiapkan revisi Perpres No.80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu poin penting dari revisi itu antara lain adalah menaikkan batas maksimal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang boleh ditunjuk langsung alias tanpa tender dari maksimal Rp 50 juta menjadi maksimal Rp 100 juta.

“Yang baru misalnya penunjukan langsung tidak lagi 50 (Rp 50 juta) tapi sampai 100 (Rp 100 juta),” kata Wakil Menneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo saat ditemui usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).

Lukita menjelaskan revisi Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah ini bertujuan untuk mempermudah proses penyerapan anggaran APBN pemerintah di kementerian dan lembaga termasuk mengenai memperlonggar batas maksimal penunjukan langsung.

“Tujuannya adalah debottlenecking , menghilangkan pasal-pasal yang multi tafsir, yang prosesnya mempercepat penyerapan anggaran,” jelas Lukita.

Dalam revisi Perpres 80 ini juga akan tetap mengatur mengenai preferensi harga bagi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan batas hingga 30%. Ketentuan ini berlaku bagi barang-barang yang memenuhi komponen lokal minimal 40%.

Dikatakannya dua Perpres, yaitu Perpres No.67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha swasta atau public private partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur, dan Perpres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan segera lampung sebelum  program 100 hari pemerintah.

“Yang 67 sudah hampir selesai, yang 80 memerlukan satu kali rapat lagi, setelah itu disampaikan ke Bu Menteri, untuk diselesaikan,” ucapnya.

dtc/isw

Editor: | dalam: News |

9 Komentar pada “Pengadaan barang-jasa di bawah Rp 100 juta boleh tanpa tender”

  1. Rojali
    11 Februari 2010 pukul 15:56

    Kapan mulai diberlakukan revisi Keppres No.80 tahun 2003 tersebut?

  2. Semuel Pongsapan
    5 Maret 2010 pukul 14:26

    Cela KKN Pengadaan B/J :
    Saya sebagai PNS biasa, mungkin tidak punya kapabilitas mengajukan saran atau pendapat terkait revisi Perpres 80 tahun 2003, tetapi sebagai warga negara yang baik, saya selalu mendukung usaha pemberantasan KKN khususnya dalam pengadaan B/J.
    Selama 4 tahun terakhir, saya duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan, terakhir tahun 2009 diangkat sebagai panitia/pejabat pengadaan pada 7 (tujuah) instansi. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya menemui beberapa kelemahan/cela terjadinya KKN dalam pengadaan B/J, antara lain :
    1. Budaya Korupsi Oknum Pejabat
    Bukan rahasia lagi, bahwa saat ini kebanyakan pejabat struktural yang diangkat bukan ber-
    dasarkan profesionalisme tetapi berdasarkan Kolusi ( Sogok ) dan Nepotisme, akibatnya a/
    pejabat yang diangkat wajib membalas jasa pejabat yang mengangkat dan itu sudah pasti
    dalam bentuk uang, kalau tidak maka dia akan dinonjobkan atau dipindah ketempat yang
    yang kering ( istilah pejabat ), karena itu pejabat yang diangkat tadi pasti akan mengangkat
    pula pejabat dibawahnya yang dapat memberikan kontribusi.
    2. Pengangkatan Panitia/Pejabat Pengadaan
    Sesuai keppres 80 tahun 2003, panitia/pejabat pengadaan diangkat oleh Pejabat Pembuat
    Komitmen ( PPK ), dalam pelaksanaannya dapat juga diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran
    ( KPA ), kalaupun diangkat oleh PPK harus seisin KPA, akibatnya adalah panitia/pejabat
    pengadaan tidak mandiri, karena akan membawah dampak buruk terhadap karier. Dilatar
    belakangi point 1 diatas, maka PPK/KPA akan berusaha mengangkat panitia/pejabat pengadaan
    yang bisa diatur-atur untuk memenangkan rekanan yang dinginkan oleh KPA/PPK. Jika panitia
    tersebut tidak dapat memenuhi keinginan KPA/PPK tersebut, sudah pasti pada tahun berikutnya
    tidak akan diangkat lagi sebagai panitia/pejabat pengadaan, dan ini saya alami sendiri sekarang.
    Dalam tahun 2009, saya bersih keras tidak memenangkan rekanan yang diinginkan pimpinan
    saya karena KD sub bidang tidak mencukupi, akibatnya adalah saya tidak diusul lagi sebagai
    panitia/.pejabat pengadaan tahun 2010 sekalipun sertifikat saya L4, yang lebih para lagi adalah
    juga tidak diakomodir dalam promosi jabatan.
    3. Perbedaan Presepsi Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung
    Hampir semua pimpinan satker/SKPD berpendapat bahwa calon rekanan Penunjukan Langsung
    / Pemilihan Langsung dipilih oleh KPA/PPK, panitia/pejabat pengadaan hanya proses
    adminitrasi, karena itu hampir semua pengadaan penunjukan langsung/pemilihan langsung,
    rekanannya sudah ditunjuk oleh KPA/PPK/PPTK/Kepala Bidang/Kepala Seksi, panitia/pejabat
    pengadaan tinggal mengatur administrasi, kalau panitia tidak menerima sudah pasti akan
    benturan dengan pimpinan, dan akibatnya kembali sama panitia/pejabat pengadaan, yaitu
    karier ditutup.
    3. Penyimpangan Dokumen Pengadaan
    Selama saya dipercayakan sebagai panitia, saya selalu mengumpulkan berbagai dokumen
    pengadaan dari berbagai instasi sebagai referensi, menurut pengamatan saya masih banyak
    oknum panitia membuat dokumen pengadaan menyimpang dari Keppres, penyebabnya :
    (a) memang belum mengusai keppres dan aturan lain yang terkait dengan pengadaan B/J;
    (b) sengaja menambah-nambah persyaratabn yang hanya mampu dipenuhi oleh rekanan
    tertentu yang akan dimenangkan.
    4. Tidak Ada Pengawasan Kinerja Panitia/Pejabat Pengadaan
    Dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia/pejabat pengadaan, seharusnya dikontrol oleh
    KPA/PPK, namun itu tidak bisa berjalan karena panitia./pejabat pengadaan lebih memahami
    ketentuan pengadaan B/J dibanding KPA/PPK/PPTK.
    Sehubungan dengan pengalaman tersebut diatas dan semakin maraknya KKN di repuplik yang kita cintai ini, maka saya menyarankan :
    1. Paket penunjukan/pemilihan Langsung tetap diumumkan di internet, sebagaimana yang telah
    dilakukan oleh KPK, ini untuk menghindari KKN antara oknum pejabat pengadaan dengan
    oknum KPA/PPK/PPTK/Kepala Bidang/Kepala seksi;
    2. Pengangkatan panitia/pejabat pengadaan
    Panitia/pejabat pengadaan sebaiknya diangkat oleh atasan langsung KPA/pimpinan SKPD,
    APBD; dalam hal ini pimpinan Satker ( KPA, PPK )/SKPD hanya mengajukan surat permohonan
    panitia/pejabat pengadaan ke Gubernur/Bupati, selanjutnya Gubernur/Bupati mimilih dan
    mengangkat panitia/pejabat pengadaan;
    3. Penempatan Panitia/Pejabat Pengadaan Diacak
    Ahli pengadaan B/J yang diangkat sebagai panitia/pejabat pengadaan pada Satker/SKPD
    tertentu khususnya ketua dan sekretaris diacak, dalam artian panitia/pejabat pengadaan pada
    suatu instansi dicampur dengan ahli pengadaan B/J dari instansi lain ( 50 : 50 );
    4. Transparansi Hasil Evaluasi Penawaran
    Ada banyak panitia/pejabat pengadaan dalam melaksanakan evaluasi penawaran/dokumen
    kualifikasi, kesimpulannya hanya berbunyi Sesuai dan memenuhi persyaratan, tidak jelas apa
    yang lengkap dan memenuhi persyaratan, seharusnya dalam hasil evaluasi dijelaskan secara
    rinci semua kelengkapan dan kekurangan dokumen penawaran/kualifikasi setia peserta lelang,
    dan peserta lelang dapat mengambil hasil evaluasi untuk khusus untuk perusahaannya, tetapi
    hasil evaluasi peserta lain tidak diberikan, dengan demikian rekanan dapat mencocokkan hasil
    evaluasi tersebut dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan B/J yang ada.
    Demikian pengalaman saya ini saya utarakan, mudah-mudahan bisa menjadi acuan dalam penyempurnaan kebijakan pengadaan B/J dimasa-masa mendatang khususnya dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

  3. Susatio
    9 Mei 2010 pukul 20:10

    Terhadap revisi ke 8 Keppres 80 tahun 2003, kami selaku PNS yang kerap menjadi Panitia PB/J cukup merasa terbantu apabila informasi yang kami dari berbagai media bahwa range Penunjukan Langsung adalah sampai dengan Rp. 100 jt. Kami sangat berharap bahwa hal ini benar termuat dalam revisi keppres 80 tahun 2003 nantinya, mengingat pengalaman selama menjadi Panitia PB/J nilai proyek range 50 jt – 100 jt dengan pemilihan langsung cukup banyak dan peminatnya jauh lebih banyak lagi, sehingga pada kondisi tertentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif.
    sehubungan dengan revisi itu juga, kami mengajukan saran sebagai berikut :
    1. Panitia Pengadaan Barang/jasa diangkat oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota dst sesuai tingkatannya, hal ini untuk menghindari keterlibatan langsung pemilik pekerjaan (PA/KPA) dalam rangka memutuskan pemenang lelang. kenyataannya adalah PA/KPA dapat saja menolak tanpa alasan yang jelas atas usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Lelang karena merasa SK panitia diterbitkan oleh mereka.
    2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan independensi Panitia, sebaiknya keputusan pemenang langsung oleh diputuskan di tingkat Panitia, hal ini ada hubungannya dengan point 1diatas. apabila ini dilakukan, maka kemungkinan intervensi yang “beresiko tinggi” dapat dihindari.

    Selain hal tersebut, kami berkonsultasi tentang Revisi ke 7 Keprres 80 tahun 2003 dimana bahan dan obat-obatan kesehatan dapat dilakukan Penunjukan Langsung, daftar dan jenis obat termasuk alat kesehatanhabis pakai yang di tunjuk langsung berdasarkan SK Menteri Kesehatan. untuk tahun 2010 SK menteri kesehatan yang berkenan dengan hal tersebut tidak lagi memuat alat kesehatan habis pakai. yang kami tanyakan, APAKAH BOLEH ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI TERSEBUT DILAKUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG WALAUPUN TIDAK TERMUAT DALAM SK MENTERI KESEHATAN RI.
    terima kasih.
    SUSATIO, ST
    Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu-NTB

  4. fadli samauna
    14 Mei 2010 pukul 12:32

    REVISI KEPRES 80 TAHUN 2003 SECARA SUBSTANSI HARUS SESUAI DENGAN SEMANGAT OTONOMI DAERAH,DAN ANGGARA YANG DI CANTUMKAN DALAM PEMILIHAN LANGSUNG ANTARA 200 JUTA S/D50 JUTA…

  5. sudirman
    3 Agustus 2010 pukul 09:52

    dengan adanya rencana diterbitkan perpres perubahan atau pengganti kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang-jasa yang intinya adanya penyederhanaan panitia dan pengadaan barang-jasa di bawah Rp100 juta tanpa tender sangat mendukung pelaksanaan pengadaan barang modal pada satker-satker didaerah utamanya di daerah papua, dan kami mhn dikirimkan perpresnya kalau sudah disahkan

  6. andri S
    25 Januari 2011 pukul 17:10

    untuk pengadaan langsung bagaimana tahapannya? apakah tahapannya bisa dibuat sama dengan tahapan penunjukan langsung pada kepres 80/2003? karena pada perpres 54/2010 tidak memuat secara rinci mengenai tahapan pengadaan langsung.
    Mohon tanggapan yang memahami hal ini, terima kasih.

  7. 18 Maret 2011 pukul 15:30

    saya bergeraka di bidang jasa percetakan,gimana yah caranya saya mau ikut tender ini…mohon petunjuknya.terima ksih

  8. yohanes telaumbanua
    27 Maret 2011 pukul 23:55

    ada satu pertanyaan mengenai kepanitiaan PBJ yakni apakah seorang CPNS dapat dilibatkan menjadi anggota Panitia PBJ bahkan diangkat menjadi Ketua Panitia…………..? karena didalam Perpres 54 tahun 2010 jelas-jelas dinyatakan bahwa yang menjadi panitia adalah PEGAWAI NEGERI SIPIL……….Apakah ini tidak menyalahi PERPRES tersebut………..?

  9. aloys ds
    20 Mei 2011 pukul 03:25

    di skpd kami ada item biaya jasa service senilai 40 jt utk pemeliharaan kapal ikan yg merupakan salah satu sumber kontribusi PAD, sistem pengadaan apa yg hrs dipakai jika mengacu pd perpres 54 2010…

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

Iklan Baris
  • RUMAH DIKONTRAKKAN

    Rumah Dikontrakkan,LT 254M2,LB 225M2,7Kmr,3K Mandi, Garasi, Jl.Kencur No.48, Rt 03/11, Kag…

Menarik Juga »