Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Paris– Di tengah kontroversi berkaitan dengan biaya kampanye vaksinasi flu A(H1N1) di Prancis, kementerian kesehatan negara itu Senin mengumumkan membatalkan pemesanan 50 juta dosis vaksin untuk mencegah wabah tersebut, lebih dari separuh dari yang pemerintah pesan sebelumnya.
“Saya telah membatalkan 50 juta dosis,” kata Menteri Kesehatan Prancis, Roselyne Bachelot, kepada televisi TFl.
Dia menambahkan, bahwa dosis itu belum dibayar dan juga belum dikirimkan. Pembatalan dosis vaksin flu A(H1N1) yang juga dikenal sebagai flu babi itu, karena melampaui separoh dari jumlah pemesanan pemerintah sebelumnya, dan akan menyelamatkan uang negara sebesar 350 juta euro (504 juta dolar AS), kata Bachelot.
Dalam upaya mencegah kemungkinan merebaknya penularan besar-besaran wabah H1N1, Prancis semual merencanakan akan menganggarkan 869 juta euro (1.251 juta dolar) untuk 94 juta dosis, dengan perkiraan setiap orang akan mendapat dua suntikan untuk imunisasi.
Namun, penguasa kesehatan Uni Eropa mengkonfirmasikan kemudian, satu dosis sudah cukup untuk setiap orang.
Pada Minggu, kementerian kesehatan Prancis mengatakan, pihaknya akan menjual sebagian dari stok vaksin flu A itu ke negara lain. Qatar sudah menyatakan bersedia untuk membeli 300.000 dosis dari Prancis, dan Mesir, Meksiko serta Ukraina juga tertarik untuk membeli kelebihan vaksin Prancis.
Tetapi penjualan itu memicu kecaman pedas dari partai oposisi, yang menuduh bahwa pemerintah membuang-buang uang hasil pajak rakyat, dan terlalu berlebihan dalam menyikapi ancaman flu A(H1N1).
Pengumuman Bachelot kemudian disusul beberapa pernyataan politisi oposisi senior, yang menyeru dilakukannya penyelidikan oleh parlemen, atas kampanye vaksinasi nasional itu.
Padahal, jumlah vaksin Prancis yang dijual itu adalah sebagian, tutur menteri kesehatan. Flu A(H1N1) telah menewaskan hampir 200 orang di bumi Prancis, dan sekitar lima juta orang telah divaksinasi sejak Oktober 2009, ketika pemerintah meluncurkan kampanye nasional untuk mencegah penyakit itu.
ant/isw