Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Tokyo– Pemerintah Jepang telah mengatakan kepada Amerika Serikat, bahwa pihaknya Mei akan memutuskan di mana pangkalan militer AS yang kontroversial akan dipindahkan, bahkan kalaupun ada resiko terpecahnya koalisi pemerintah.
Menteri negara Seiji Maehara mengatakan kepada duta besar AS di Jepang, bahwa Tokyo pada saat ini sedang mempertimbangkan alternatif tempat bagi pangkalan tersebut.
Berdasarkan kesepakatan 2006 dengan Washington, pangkalan militer itu akan dipindahkan dari daerah pemukiman di pulau Okinawa ke satu wilayah pantai.
Namun demikian, jika gagal mencapai rencana Mei itu, pihaknya akan melaksanakan kesepakatan 2006, dan bahkan kalau itu berarti memecah koalisi, termasuk kalangan Sosialis yang anti keberadaan pangkalan asing.
Namun demikian, jika gagal mencapai rencana Mei itu, pihaknya akan melaksanakan kesepakatan 2006, dan bahkan kalau itu berarti memecah koalisi, termasuk kalangan Sosialis yang anti keberadaan pangkalan asing.
Pesan itu disampaikan oleh Maehara, menteri negara urusan Okinawa, kepada Duta Besar John Ross dalam pertemuan di Tokyo, pada awal Desember, menurut Jiji yang mengutip sumber pemerintah AS di Washington.
Menteri Luar Negeri Jepang, Katsuya Okada, akan berkunjung ke Washington segera untuk memberitahukan secara resmi kepada pemerintah AS mengenai rencana itu, kata Maehara seperti yang dilaporkan kepada Roos.
Komentar-komentar Hatoyama tersebut menimbulkan kemarahan pihak Sosialis, yang cenderung memindahkan pangkalan ke luar negeri, dan telah mengancam akan meninggalkan koalisi berkaitan sengketa itu.
Hatoyama mengambil alih kekuasaan pada September lalu, memimpin koalisi tiga partai setelah partainya menang besar pada pemilihan Agustus, di parlemen majelis rendah yang mengakhiri setengah abad kekuasaan konservatif.
Namun Partai Demokratik Jepang pimpinan Hatoyama masih perlu suara dari partai Sosialis dan mitra junior koalisi lainnya, untuk memimpin mayoritas di majelis tinggi parlemen.
Persetujuan 2006 adalah bagian dari perluasan, penyusunan kembali pasukan AS di Jepang, dan termasuk pengiriman kembali sekitar 8.000 prajurit marinir dari Okinawa ke Guam.
Segera setelah tampil berkuasa, pemerintah kiri-tengah Hatoyama mengumumkan akan meninjau kembali perjanjian tersebut, yang menimbulkan ketidaksenangan Washington, yang telah sejak lama menjamin keamanan Jepang.
AS, yang mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II dan kemudian menduduki negara itu, kini menempatkan 47.000 tentaranya di sana dan lebih dari separohnya berada di Okinawa, salah satu tempat perang paling berdarah selama PD II.
ant