SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
New York–Dewan Keamanan PBB akan mengenakan sanksi terhadap Eritrea, Kamis karena menurut para anggota dewan negara Tanduk Afrika itu memberikan bantuan kepada kelompok gerilyawan Islam di Somalia.
Amerika Serikat dan negara-negara lain menuduh Eritrea memberikan dana dan senjata kepada milisi Al Shabaab saat kelompok itu berusaha menggulingkan pemerintah sementara dukungan AS di Somalia, sebuah negara yang kacau selama 18 tahun. Eritrea berulang-ulang membantah tuduhan itu.
Satu resolusi diperkirakan akan mendapat dukungan semua anggota Dewan Keamanan PBB kecuali satu negara untuk memberlakukan embargo senjata. Resolusi itu juga akan membekukan aset-aser dan larangan perjalanan pada individu-individu Eritrea dan perusahaan disusun oleh komite sanksi. Resolusi itu juga dikenakan termasuk para anggota dewan pimpinan Eritrea.
Satu rancangan resolusi yang diperoleh Reuters menuntut agar Eritrea “menghentikan memberikan bantuan senjata , pelatihan dan peralatan militer kepada kelompok-kelompok bersenjata dan anggota-anggota mereka termasuk Al Shabaab, yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah itu” dan juga menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Djibouti.
Satu rancangan resolusi yang diperoleh Reuters menuntut agar Eritrea “menghentikan memberikan bantuan senjata , pelatihan dan peralatan militer kepada kelompok-kelompok bersenjata dan anggota-anggota mereka termasuk Al Shabaab, yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah itu” dan juga menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Djibouti.
Resolusi itu menetapkan “tindakan-tindakan Eritrea itu merusak perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia serta sengketa antara Djibouti dan Eritrea menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.”
Eritrea merupakan negara baru pertama jadi sasaran sanksi-sanksi PBB sejak Iran Desember 2006.
Dalam sepucuk surat kepada dewan itu pekan lalu menyebut sanksi-sanksi itu sebagai “tindakan-tindakan penghukuman yang menggelikan,” kata duta besar Eritrea untuk PBB, Araya Desta dan memperingatkan bahwa tindakan itu menyeret wilayah itu dalam lingkaran lain konflik karena hal itu mungkin mendorong Ethiopia melakukan petualangan militer secara serampangan.”
Ethiopia,seteru Eritrea menduduki Somalia tahun 2006 dengan diam-diam didukung AS untuk menggulingkan pemerintah gerakan pengadilan Islam darr Mogadishu. Ethiopia menarik pasukannya awal tahun ini.
Dalam satu percakapan telepon dengan Reuters pekan lalu, Desta menegaskan bahwa “banyak negara Afrika tidak mendukung gagasan sanksi-sanksi itu. ” Ia mengatakan Eritrea mendesak Uni Afrika melakukan pertemuan tahun depan untuk membicarakan masalah sanksi-sanksi itu.
Walaupun AU secara resmi mendukung sanksi-sanksi terhadap Eritrea itu , ketua kelompok itu sekarang, Libya diperkirakan merupakan satu-satunya negara yang tidak mendukung resolusi itu. Libya menjadi anggota dewan itu selama dua tahun , tetapi tidak memiliki hak veto.
Satu badan PBB yang mengawasi senjata , yang dibentuk untuk mencatat pelanggaran embargo senjata tahun 1992 terhadap Somalia mengatakan Eritrea mengirim amunisi dan memberikan dukungan logistik kepada kelompok perlawanan Somalia.
Tidak banyak tanda bahwa usaha terbaru untuk membentuk satu pemerintah pusat di Somalia akan terwujud.
Ant/tya