SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang–Sebanyak 26 perusahaan di Jawa Tengah mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2010 kepada gubernur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Siswo Laksono, di Semarang, Selasa, mengatakan, ke-26 perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut berasal dari 15 kabupaten/kota.
Beberapa daerah tersebut di antaranya Kota Semarang, Surakarta, kabupaten Kendal, Klaten, Boyolali, Temanggung, Kebumen, serta Karanganyar.
Adapun jenis usaha yang paling banyak mengajukan penangguhan, kata dia, yakni perusahaan dari sektor tekstil enam perusahaan, perkayuan tujuh perusahaan, industri rokok, tembakau, makanan dan minuman empat perusahaan, dan sejumlah industri lainnya.
Ia menuturkan, jumlah perusahaan yang mengajukan tersebut kemungkinan masih bertambah, meski batas waktu pengajuan penangguhan telah ditutup.
“Kemungkinan masih akan bertambah karena ada pengajuan yang ditujukan di dinas tenaga kerja kabupaten/ kota serta langsung ke gubernur,” katanya. Besaran waktu penangguhan yang diminta oleh pihak perusahaan, kata dia, berbeda satu dengan yang lain.
“Ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, tergantung kondisi perusahaan,” katanya.
Ia menjelaskan, proses pembahasan penangguhan upah minimum ini akan dibahas dan diputuskan pada sekitar akhir Januari 2010.
Pembahasan penangguhan ini, lanjut dia, akan dilakukan oleh tim dari dinas tenaga kerja bersama dengan pihak perusahaan dan serikat buruh. Ia menuturkan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum tahun 2010 ini lebih sedikit dibanding tahun 2009.
“Pada tahun 2009, ada sebanyak 77 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 15 di antaranya disetujui,” katanya.
Ant/tya