Rabu, 16 Desember 2009 13:45 WIB News Share :

MK nilai KPK tak wajib taati RPP Penyadapan


Jakarta–
Kontroversi mengenai materi RPP Penyadapan terus berlangsung. Bila memang benar kewenangan KPK melakukan penyadapan menjadi salah satu cakupannya, maka KPK tidak berkewajiban untuk mematuhinya karena punya posisi hukum lebih tinggi.

“Kewenangan KPK dari UU, tidak masalah jika tidak taat terhadap RPP. Tidak melanggar hukum,” ujar Ketua MK Mahfud MD yang ditemui di ruang kerjanya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (16/12).

Bila memang dirasa perlu ada aturan hukum mengenai tata cara dan mekanisme bagi lembaga negara melakukan penyadapan, menurutnya, payung hukum yang tepat adalah UU. Di sana bisa dijelaskan lembaga mana yang bisa melakukan penyadapan, batasan keperluan penyadapan, siapa pihak yang bisa disadap dan kewenangan pemberian ijin ada di mana.

“Masalah penyadapan menyangkut HAM, sebab itu aturannya hanya bisa dimuat dalam UU. Tidak bisa dalam RPP, sebab tidak sejalan dengan konstitusi,” jelas Mahfud.

dtc/isw

Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…