Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)–Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali terus dipangkas. Dari rencana semula anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada senilai Rp 26,6 miliar dengan asumsi untuk dua putaran, namun alokasi anggaran itu akan dipangkas lagi menjadi senilai Rp 16,4 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, Ribut Budi Santoso mengemukakan dengan asumsi penyelenggaraan dua putaran, anggaran Pilkada Boyolali yang dialokasikan semula mencapai Rp 26,6 miliar, yang terdiri atas putaran pertama senilai Rp 16 miliar dan putaran kedua senilai Rp 10,6 miliar.
Anggaran tersebut terpaksa dipangkas menjadi senilai Rp 20 miliar, dengan rincian senilai Rp 13 miliar untuk putaran pertama dan senilai Rp 7 miliar untuk putaran kedua. Namun selanjutnya anggaran tersebut terpaksa harus dipangkas kembali menjadi senilai Rp Rp 17,2 miliar dengan alokasi senilai Rp 11 miliar untuk putaran pertama dan Rp 6,2 miliar untuk putaran kedua.
“Anggaran Rp 17,2 miliar tersebut yang kemudian diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun saat dibahas, Dewan meminta agar dilakukan efisiensi anggaran, terutama pada anggaran Pilkada. Kami diminta memangkas lagi, setidaknya untuk putaran pertama Rp 10,5 miliar dan putaran kedua Rp 5,5 M,” ungkap Ribut ketika ditemui wartawan di Sekretariat KPU Boyolali, Senin (14/12).
Lebih lanjut Ribut menuturkan berdasarkan hasil rapat keuangan di KPU, pihaknya kemudian memangkas anggaran Pilkada tersebut hingga Rp 10,6 miliar untuk putaran pertama dan Rp 5,8 untuk putaran kedua, sehingga nilai anggaran Pilkada setelah dipangkas menjadi Rp 16,4 miliar.
“Anggaran yang dipangkas antara lain perjalanan dinas serta operasional, bahkan honor pegawai yang relatif sudah sedikit nilainya, terpaksa terkena pemangkasan juga,” ungkap Ribut.
Ribut menyatakan pihaknya dapat memahami kondisi minimnya keuangan daerah saat ini. Namun menurut dia, alokasi anggaran tersebut telah dibuat KPU dan disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan. Sehingga jika harus dipangkas kembali, KPU mengaku kesulitan untuk mencermatinya.
“Kalau di bawah angka tersebut (Rp 16,4 miliar), kami kesulitan jika harus mencermati anggaran untuk dipangkas lebih banyak lagi,” kata Ribut.
sry