Soloraya
Senin, 14 Desember 2009 - 22:07 WIB

Komisi IV DPRD Klaten minta Pemkab bongkar mafia DAK

Redaksi Solopos.com  /  Indah Septiyaning Wardani  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Klaten (Espos)--Komisi IV DPRD Klaten menegaskan agar pihak terkait membongkar adanya mafia Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Penegasan itu disampaikan menyusul mencuatnya laporan dari seorang pemborong yang mengaku ditipu oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Klaten terkait proyek DAK bidang pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widada kepada Espos, Senin (14/12), menuturkan, dengan adanya realita tersebut, mau tidak mau, muncul kesan ada sesuatu di balik proyek DAK.

Advertisement

Oleh karenanya, untuk memperjelas apa yang terjadi, pihaknya meminta agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti. “Kalau perlu harus dibongkar hal-hal semacam ini (mafia DAK). Supaya jelas, yang selama ini terjadi dan dianggap masyarakat itu ada sesuatu di balik DAK bisa terbongkar jelas,” tandasnya.

Selain itu dia juga meminta publik untuk cermat menelaah laporan terkait kasus tersebut. Laporan yang disampaikan terkait dugaan penipuan dengan iming-iming proyek DAK, bisa jadi benar.

Namun sebaliknya, laporan tersebut juga bisa menjadi sebuah sumber fitnah bagi PNS dimaksud. “Oleh karenanya perlu ada tindak lanjut yang tegas. Bila benar, nanti ada sanksinya,” tegasnya.

Advertisement

Permasalahan itu, beber Widada, menjadi titik tolak aparat terkait membongkar berbagai permasalahan terkait DAK. Indikasi-indikasi permasalahan dalam DAK ditengarai ada, namun, pembuktiannya cukup sulit dilakukan. “Kami menyayangkan hal seperti ini bisa terjadi,”
keluhnya.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten lainnya, Eko Prasetyo menegaskan, dalam kasus itu, bila ada indikasi penipuan, kedua pihak sebenarnya melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Selain oknum PNS yang dilaporkan rekanan, jelas dia, percaya begitu saja dengan iming-iming oknum PNS dimaksud. Sementara, proyek DAK sendiri sesuai aturan terkait digarap secara swakelola oleh masing-masing sekolah.

“Oleh karenanya semestinya rekanan tidak boleh percaya. Apalagi, informasinya iming-iming proyek disampaikan oleh orang di luar dunia pendidikan,” tandas dia.

haa

Advertisement

Advertisement
Kata Kunci : Mafia DAK Oknum PNS
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif