Senin, 14 Desember 2009 23:07 WIB Wonogiri Share :

Defisit APBD 2010 Wonogiri jadi Rp 800 juta


Wonogiri (Espos)-
-Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dalam rapat Badan Anggaran di Graha Paripurna Gedung DPRD Wonogiri, Senin (14/12), defisit murni senilai hampir Rp 13 miliar dalam KUA PPAS APBD 2010 akhirnya berhasil dipangkas menjadi hanya Rp 800 juta.

Hal itu terjadi setelah Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menyepakati untuk menunda pembangunan Pasar Baturetno yang mendapatkan alokasi senilai Rp 5 miliar.

Selain itu, akhirnya disepakati pula, anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 tetap Rp 14 miliar atau berkurang Rp 7 miliar dari yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri senilai Rp 21 miliar untuk dua putaran.

Dengan demikian, ada anggaran senilai Rp 12 miliar yang kemudian dipakai untuk menutup defisit senilai hampir Rp 13 miliar. Sehingga sekarang defisit itu tinggal Rp 800 juta. Penyelesaian sisa defisit itu kemudian diserahkan ke masing-masing komisi di DPRD untuk melakukan rasionalisasi anggaran SKPD leading sector-nya.

“Setelah dicermati, defisit Rp 13 miliar ternyata berasal dari tambahan anggaran untuk Pilkada senilai Rp 7 miliar dan usulan-usulan lain senilai hampir Rp  5,9 miliar. Tambahan Pilkada itu disepakati tidak dimasukkan lagi. Selain itu, sesuai usulan anggota Badan Anggaran, bahwa pembangunan Pasar Baturetno senilai Rp 5 miliar ditunda, sehingga defisitnya tinggal Rp 800 juta,” ujar pimpinan sidang Badan Anggaran, Hamid Nur Yassin.

Mengenai pemangkasan biaya pembangunan Pasar Baturetno senilai Rp 5 miliar, sempat terjadi perdebatan yang alot antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM), Edi Sutopo sempat ngotot mempertahankan anggaran tersebut dengan alasan selama ini anggaran yang dikeluarkan Pemkab untuk pemeliharaan pasar sangat minim sehingga meskipun merupakan penghasil PAD yang cukup besar, kondisi pasar-pasar tradisional sangat menyedihkan.

“Sebagai contoh, pada 2009 ini, pasar tradisional memberi sumbangan PAD senilai Rp 2,57 miliar, namun biaya pemeliharaan pasar hanya Rp 65 juta. Demikian pula pada 2008 lalu. Pasar memberi kontribusi senilai Rp 2,5 miliar sedangkan biaya pemeliharaan hanya Rp 553 juta,” jelas Edi.

Namun demikian, setelah mendapat masukan dari sejumlah anggota Badan Anggaran akhirnya pihak eksekutif menyetujui rencana pembangunan pasar itu ditunda. Sebagai gantinya, rencana pembangunan itu hanya akan berjalan pada pembuatan detail engineering design (DED) dan kajian-kajian lainnya yang hanya memakan biaya beberapa ratus juta.

Selain pemangkasan pada biaya Pilkada dan pembangunan Pasar Baturetno, sempat muncul pula beberapa usulan pemangkasan lain, di antaranya anggaran untuk PNPM, pemberian subsidi bunga kredit IKM, anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggaran Kesbanglinmas untuk pengamanan Pilkada. Namun, semuanya itu ditangkis pihak eksekutif.

shs

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…