Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Sejumlah kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Palapa Mukti menilai kebijakan Bupati memberikan traktor gratis sifatnya top down. Pasalnya, selama ini Kades tak pernah meminta bantuan traktor dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda) yang digelar pada awal tahun ini.
Selanjutnya belasan Kades yang mewakili rekan-rekan mereka dalam jumpa pers, Senin (7/12) meminta Bupati meninjau ulang kebijakan tersebut. Sejumlah Kades yang mengaku tidak memerlukan traktor bahkan dengan tegas mengatakan akan menjual alat pertanian tersebut apabila Bupati tetap memaksakan kehendaknya.
Ketua Paguyuban Kades Palapa Mukti, Agus Tri Raharjo mengatakan, Desa Gedangan menolak rencana bantuan traktor dari Bupati. “Saya tegaskan Desa Gedangan tak butuh traktor. Apa Bupati tidak bisa lihat kalau karakter Gedangan itu didominasi permukiman. Kalau dikasih bantuan traktor, lantas apa yang ditraktor? Apa ya rumah-rumah penduduk itu akan kami traktor,” ujarnya.
Agus menambahkan, apabila Bupati nekat memberikan traktor, pihaknya akan menjual alat pertanian tersebut.
“Kalau kami tetap dipaksa menerima, ya traktor akan kami jual. Uangnya akan kami gunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan jalan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Kades Gentan, Baki, Muji Raharjo juga mengatakan hal senada. Dia menjelaskan, Desa Gentan saat ini juga tidak membutuhkan traktor. Hal itu disebabkan, lahan pertanian di wilayahnya makin lama makin menyempit.
Terkait rencana pemberian bantuan traktor, Muji menambahkan, pihaknya mempertanyakan asal anggaran tersebut. “Kalau Bupati bilang bantuan, dari mana lantas sumber anggarannya. Jangan sampai yang katanya bantuan, sumbernya ternyata diambil dari bantuan untuk desa,” ujarnya.
Sudah saatnya, Muji menambahkan, Bupati saat ini bisa bersikap transparan kepada warganya. Sama halnya dengan Agus, Muji mengaku, akan menjual bantuan traktor Bupati untuk biaya pembangunan desa apabila kepala daerah itu tetap nekat membeli traktor untuk desa.
Kades Paluh Ombo, Gubrek menandaskan, pihaknya menagih janji Bupati membelikan kendaraan roda dua untuk desa. “Janji kendaraan saja belum dipenuhi, kenapa Bupati sudah buat janji baru lagi,” ujarnya.
aps