Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang akan adanya aksi pada 9 Desember nanti terus menuai kecaman. Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menilai kekhawatiran Presiden SBY atas aksi 9 Desember tidak beralasan dan cenderung paranoid.
“Saya menyayangkan cara SBY menyampaikan kekhawatirannya terkait demo tanggal 9. Ini kontraproduktif dan semakin membuat publik ragu apakah SBY serius atau tidak dengan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Nasir.
Politisi PKS ini meminta agar aksi 9 Desember tidak berlangsung anarkis.
Penggulingan SBY di tengah jalan sangat tinggi risikonya. Namun demikian, hal itu tidak berarti SBY harus dibiarkan menjalankan pemerintahan sesuka hatinya.
Penggulingan SBY di tengah jalan sangat tinggi risikonya. Namun demikian, hal itu tidak berarti SBY harus dibiarkan menjalankan pemerintahan sesuka hatinya.
Hal tersebut diungkapkan aktivis 98, Savic Alielha seperti dilansir dari detikcom Selasa (8/12).
“Kita harus menghargai proses demokrasi yang menempatkan SBY sebagai presiden untuk kedua kalinya. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan SBY menjalankan kekuasaan sesuai kehendak hati dan perasaannya. Karena kekuasaan itu milik rakyat, yang harus pertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Savic.
Savic menilai, isu adanya gerakan menggulingkan SBY yang mendompleng aksi peringatan Hari Antikorupsi hanya isapan jempol. Isu tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan.
“Sebelumnya juga pernah dikatakan ada kelompok yang ingin menciptakan kekacauan dengan menduduki KPU, tapi itu tidak terbukti,” tegas Savic.
Menurut Savic, aksi 9 Desember murni untuk meminta ketegasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kekhawatiran SBY terhadap aksi tersebut tidak beralasan.
“Kekhawatiran Presiden atas aksi tersebut saya rasa hanya manifestasi dari penyakit paranoia yang menghinggapi Presiden akhir-akhir ini,” ungkap Savic.
Savic juga mengomentari pernyataan Polri akan memantau secara khusus aktivis 98. Menurut Savic, itu merupakan hal yang wajar. Sebab sampai saat ini masih banyak aktivis 98 yang terlibat dalam aksi-aksi mengkritisi pemerintah.
“Jadi tidak aneh jika polisi mengenal aktor-aktornya. Aksi tanggal 9 juga tidak lepas dari peran aktivis 98. Dan justru karena itu, pemerintah tidak perlu khawatir. Tidak ada alasan untuk mencurigai aksi 98 sebagai aksi ‘makar’. Komitmen aktivis 98 adalah perubahan ke arah yang lebih baik,” tukas Savic.
“Bagi kami, ketegasan atas korupsi adalah harga mati. Karena negeri ini sudah terlalu lama dikuasai para koruptor yang ibarat lintah selalu menghisap darah pertiwi,” imbuhnya.
dtc/isw